PPh 22 Marketplace, DJP Ungkap Realisasi Penerimaan Akhir November 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) segera mengumumkan realisasi penerimaan PPh 22 marketplace pada akhir November 2026. Pengumuman tersebut dinantikan setelah pemerintah menerapkan mekanisme pemungutan pajak melalui penyelenggara perdagangan elektronik. Kebijakan ini menjadi perhatian para pedagang online. Sebab, marketplace kini memiliki peran dalam pemungutan pajak atas transaksi penjual dalam negeri.
Selain itu, kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian administrasi perpajakan terhadap perkembangan perdagangan digital. Aktivitas jual beli melalui internet terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membangun sistem pemungutan yang lebih terintegrasi.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa realisasi penerimaan baru dapat diumumkan setelah pembayaran dan pelaporan selesai. Berdasarkan pemberitaan DDTCNews pada 15 November 2026, batas pembayaran jatuh pada 15 November. Sementara itu, batas pelaporannya adalah 20 November 2026.
Dengan demikian, DJP membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dan mengolah data tersebut. Hasilnya diharapkan memberikan gambaran lebih jelas mengenai pelaksanaan kebijakan. Terutama, terkait kontribusi pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace terhadap penerimaan negara.
DJP Segera Umumkan Realisasi PPh 22 Marketplace
Pengumuman realisasi penerimaan menjadi salah satu informasi penting dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan digital. Melalui data tersebut, masyarakat dapat mengetahui hasil awal pemungutan pajak melalui marketplace.
Selain itu, DJP perlu memastikan seluruh proses administrasi telah selesai. Pembayaran dan pelaporan menjadi bagian penting dalam pengumpulan data penerimaan. Karena itu, angka yang diumumkan diharapkan mencerminkan hasil pemungutan secara lebih akurat.
Berdasarkan keterangan DJP, pelaksanaan kebijakan ini melibatkan penyedia marketplace yang telah ditunjuk pemerintah. Mereka bertugas memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri. Selanjutnya, pajak tersebut disetorkan dan dilaporkan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi langkah pemerintah dalam memperluas pengawasan aktivitas ekonomi digital. Transaksi perdagangan online memiliki jumlah dan variasi yang besar. Oleh sebab itu, keterlibatan platform diharapkan membantu proses administrasi perpajakan.
DJP menyampaikan bahwa realisasi penerimaan akan diumumkan setelah tahapan pembayaran dan pelaporan selesai. Dengan demikian, masyarakat perlu menunggu hasil resmi pemerintah. Angka penerimaan tersebut nantinya dapat menjadi bahan evaluasi implementasi kebijakan.
Apa Itu PPh 22 Marketplace?
PPh Pasal 22 marketplace merupakan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui perdagangan elektronik. Dalam mekanisme ini, penyelenggara marketplace yang ditunjuk bertindak sebagai pihak pemungut.
Pada dasarnya, penghasilan dari kegiatan perdagangan sudah memiliki konsekuensi perpajakan. Pedagang yang memperoleh keuntungan dari usahanya tetap perlu memperhatikan kewajiban PPh. Namun, mekanisme pemungutan melalui marketplace mengubah cara administrasinya.
Sebelumnya, pedagang mengelola kewajiban pajaknya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kini, marketplace tertentu dapat melakukan pemungutan ketika transaksi memenuhi persyaratan. Dengan demikian, sebagian proses administrasi berlangsung melalui platform.
Penting dipahami bahwa kebijakan ini bukan jenis pajak baru. DJP menjelaskan bahwa PMK 37/2025 mengatur mekanisme pemungutan PPh atas penghasilan pedagang. Artinya, ketentuan tersebut mengatur cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan.
Selain itu, kebijakan ini bertujuan menciptakan perlakuan perpajakan yang lebih setara. Pelaku usaha digital dan konvensional diharapkan menjalankan kewajiban sesuai aturan. Dengan begitu, perkembangan perdagangan elektronik tetap berjalan dalam sistem perpajakan yang jelas.
Dasar Hukum PPh 22 Marketplace
Ketentuan pemungutan PPh 22 marketplace diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Peraturan tersebut membahas penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh.
Selain itu, aturan ini mengatur tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Ketentuannya ditujukan atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui mekanisme perdagangan elektronik.
Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah memiliki dasar untuk menunjuk penyelenggara marketplace. Penunjukan dilakukan agar pemungutan dapat berjalan sesuai prosedur. Selanjutnya, pihak yang ditunjuk harus menjalankan tanggung jawab administratifnya.
Namun, masyarakat perlu memperhatikan perubahan jadwal penerapan kebijakan. DJP sebelumnya mengumumkan rencana pemberlakuan pada 1 Oktober 2026. Akan tetapi, pemerintah kemudian menunda penerapannya sampai 31 Oktober 2026.
Berdasarkan pengumuman DJP, pemungutan berdasarkan PMK 37/2025 mulai berlaku pada 1 November 2026. Penundaan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, penyesuaian waktu tidak mengubah substansi kebijakan.
Oleh karena itu, pedagang perlu menggunakan informasi terbaru sebagai acuan. Jangan hanya mengandalkan pengumuman lama mengenai tanggal penerapan. Pastikan pula informasi yang digunakan berasal dari sumber resmi.
Empat Marketplace yang Ditunjuk DJP
DJP telah menunjuk empat penyelenggara marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22. Penunjukan tersebut mencakup platform perdagangan elektronik yang banyak digunakan masyarakat.
Berikut empat marketplace yang telah ditunjuk:
- Shopee, sebagai salah satu platform perdagangan elektronik yang melayani transaksi penjual dan pembeli.
- Tokopedia, marketplace yang menyediakan fasilitas penjualan berbagai jenis produk.
- Blibli, platform perdagangan digital yang mempertemukan pedagang dengan konsumen.
- Lazada, marketplace yang menyediakan layanan transaksi barang secara online.
Melalui penunjukan tersebut, keempat penyelenggara memiliki tanggung jawab pemungutan sesuai ketentuan. Mereka juga perlu melaksanakan penyetoran dan pelaporan kepada otoritas pajak.
Selain itu, penunjukan marketplace bukan berarti seluruh platform otomatis menjadi pemungut. Status tersebut mengikuti keputusan penunjukan dari DJP. Karena itu, pedagang perlu mengetahui apakah platform yang digunakan termasuk pihak yang ditunjuk.
Bagi penjual yang menggunakan beberapa marketplace, pemeriksaan administrasi menjadi semakin penting. Setiap platform dapat memiliki catatan transaksi dan bukti pemungutan tersendiri. Dengan demikian, pedagang sebaiknya menyimpan seluruh dokumen pendukung.
Berapa Tarif PPh 22 Marketplace?
Salah satu hal yang paling banyak diperhatikan pedagang adalah tarif pemungutan. Berdasarkan ketentuan PMK 37/2025, tarif PPh Pasal 22 marketplace ditetapkan sebesar 0,5%.
Tarif tersebut dikenakan atas peredaran bruto atau omzet pedagang dalam negeri. Namun, dasar pengenaannya tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Sebagai gambaran, seorang pedagang memiliki omzet transaksi sebesar Rp20 juta. Apabila seluruh nilai tersebut merupakan dasar pengenaan pajak, perhitungan sederhananya sebagai berikut:
- Omzet: Rp20.000.000
- Tarif PPh Pasal 22: 0,5%
- PPh Pasal 22 yang dipungut: Rp100.000
Dengan demikian, nilai pemungutan dalam ilustrasi tersebut adalah Rp100.000. Namun, perhitungan sebenarnya harus memperhatikan komponen transaksi dan ketentuan yang berlaku.
Misalnya, nilai transaksi dapat mencakup PPN atau PPnBM. Kedua komponen tersebut tidak termasuk dalam dasar pengenaan PPh Pasal 22. Oleh sebab itu, pedagang perlu memahami rincian transaksi sebelum melakukan pencocokan.
Selain itu, tarif 0,5% tidak boleh langsung dianggap sebagai tarif final untuk seluruh pedagang. Perlakuan pajaknya bergantung pada status wajib pajak dan skema PPh yang berlaku. Karena itu, penjual perlu memastikan kewajiban perpajakannya terlebih dahulu.
Apakah PPh 22 Marketplace Merupakan Pajak Baru?
Pertanyaan ini sering muncul sejak pemerintah mengumumkan kebijakan pemungutan melalui marketplace. Sebagian pedagang khawatir kebijakan tersebut menambah beban pajak baru.
Namun, DJP telah menjelaskan bahwa PMK 37/2025 tidak menciptakan jenis pajak baru. Penghasilan dari kegiatan usaha pada dasarnya memang telah memiliki kewajiban PPh.
Perubahan utamanya terletak pada mekanisme pemungutan. Marketplace yang ditunjuk membantu melakukan pemungutan atas penghasilan pedagang. Selanjutnya, pajak tersebut disetorkan dan dilaporkan berdasarkan ketentuan.
Dengan demikian, kebijakan ini lebih berfokus pada administrasi. Pemerintah ingin membuat pemungutan menjadi lebih sederhana dan terintegrasi. Selain itu, mekanisme tersebut diharapkan meningkatkan kepatuhan pedagang.
Meskipun demikian, pedagang tetap perlu memahami dampaknya terhadap pencatatan usaha. Pemungutan yang dilakukan platform perlu diperiksa dan dicocokkan. Jangan sampai terjadi kesalahan pencatatan saat menyusun laporan perpajakan.
Pengecualian Pemungutan untuk Pedagang Orang Pribadi
Pemerintah juga memberikan perhatian kepada pedagang berskala kecil. Salah satu ketentuannya berkaitan dengan wajib pajak orang pribadi yang memiliki omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak.
Pedagang orang pribadi dengan omzet tersebut tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22 marketplace. Namun, fasilitas ini memiliki persyaratan administratif yang harus dipenuhi.
Salah satu persyaratannya adalah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan. Dengan demikian, pedagang tidak cukup hanya mengandalkan pengakuan bahwa omzetnya belum mencapai batas tersebut.
Selain itu, pedagang perlu memastikan data yang disampaikan benar. Informasi omzet harus sesuai dengan kondisi kegiatan usaha. Apabila terdapat perubahan keadaan, pedagang sebaiknya memperbarui administrasi sesuai ketentuan.
Ketentuan ini penting karena tidak semua pedagang memperoleh perlakuan yang sama. Fasilitas tersebut secara khusus berkaitan dengan wajib pajak orang pribadi. Oleh sebab itu, pedagang berbentuk badan usaha perlu memperhatikan ketentuan yang berbeda.
Di sisi lain, pengecualian pemungutan bukan berarti seluruh kewajiban perpajakan otomatis hilang. Pedagang tetap perlu memperhatikan kewajiban PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pemahaman mengenai skema pajak sangat diperlukan.
Transaksi yang Tidak Dipungut PPh 22 Marketplace
PMK 37/2025 juga mengatur sejumlah transaksi yang tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace. Ketentuan pengecualian ini perlu dipahami agar pedagang tidak salah memperlakukan transaksi.
Beberapa transaksi yang disebutkan DJP antara lain:
- Penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menjadi mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi.
- Penjualan barang atau jasa oleh pedagang yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan atau pemungutan PPh.
- Penjualan pulsa dan kartu perdana.
Selain itu, pedagang perlu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar memenuhi kriteria pengecualian. Jangan langsung menganggap semua transaksi tertentu bebas pemungutan.
Misalnya, pedagang yang memiliki SKB perlu memastikan dokumennya masih berlaku. Dokumen tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan dan transaksi yang dilakukan.
Dengan demikian, penyimpanan dokumen menjadi hal penting. Pedagang sebaiknya menyimpan SKB, bukti transaksi, serta dokumen pendukung lainnya. Apabila terdapat pemeriksaan, dokumen tersebut dapat membantu menjelaskan perlakuan pajak.
Apakah PPh 22 Marketplace Menambah Beban Pajak Pedagang?
Pemungutan melalui marketplace dapat memengaruhi penerimaan yang diterima pedagang dari transaksi. Sebab, platform melakukan pemungutan sesuai tarif dan dasar pengenaan yang berlaku.
Namun, pemungutan tersebut tidak selalu berarti muncul tambahan beban pajak di luar kewajiban yang seharusnya. DJP menjelaskan bahwa PPh Pasal 22 yang dipungut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan.
Selain itu, bagi pedagang yang menggunakan skema PPh Final sesuai ketentuan, pemungutan tersebut dapat menjadi bagian dari pelunasan PPh Final. Perlakuannya tetap perlu disesuaikan dengan status dan skema pajak pedagang.
Oleh karena itu, pedagang tidak sebaiknya langsung menganggap nilai pemungutan sebagai biaya usaha biasa. PPh yang dipungut perlu dicatat secara tepat. Bukti pemungutan juga harus disimpan sebagai dokumen perpajakan.
Misalnya, pedagang memperoleh penghasilan dari beberapa marketplace. Setiap platform mungkin memberikan bukti pemungutan berdasarkan transaksi yang terjadi. Seluruh bukti tersebut perlu dikumpulkan untuk proses rekonsiliasi.
Dengan pencatatan yang teratur, pedagang dapat mengetahui jumlah pajak yang telah dipungut. Selanjutnya, informasi tersebut membantu proses penghitungan kewajiban PPh. Langkah ini juga mengurangi risiko perbedaan data.
Hal yang Perlu Dilakukan Pedagang Online
Penerapan PPh 22 marketplace membuat pedagang perlu lebih memperhatikan administrasi usaha. Walaupun pemungutan dilakukan platform, tanggung jawab memahami kewajiban pajak tetap penting.
Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan pedagang.
1. Memeriksa Status Wajib Pajak
Pertama, pedagang perlu memastikan status perpajakannya. Periksa apakah kegiatan usaha dijalankan sebagai orang pribadi atau badan usaha.
Selain itu, pahami skema PPh yang digunakan. Status tersebut berpengaruh terhadap perlakuan pajak dan penghitungan kewajiban.
2. Mencatat Seluruh Omzet Penjualan
Selanjutnya, buat pencatatan omzet secara rutin. Catat transaksi dari setiap marketplace yang digunakan.
Jangan hanya mengandalkan laporan penjualan bulanan dari platform. Pedagang sebaiknya memiliki catatan internal sebagai pembanding. Dengan demikian, perbedaan data lebih mudah ditemukan.
3. Menyimpan Bukti Pemungutan
Setiap bukti pemungutan perlu disimpan dengan baik. Dokumen tersebut dapat digunakan untuk memeriksa jumlah PPh yang telah dipungut.
Selain itu, simpan invoice, laporan transaksi, dan dokumen pendukung lainnya. Pengarsipan yang teratur akan membantu ketika menyusun laporan pajak.
4. Memeriksa Potongan pada Transaksi
Pedagang perlu memahami rincian potongan yang muncul pada setiap transaksi. Pisahkan biaya layanan, biaya pengiriman, dan komponen pajak.
Dengan demikian, nilai omzet dan dasar pengenaan pajak dapat diperiksa secara lebih tepat. Langkah ini juga membantu mencegah kesalahan pencatatan.
5. Memastikan Pemanfaatan Kredit Pajak
Berikutnya, periksa bagaimana PPh yang dipungut harus diperhitungkan. Perlakuannya bergantung pada skema PPh yang digunakan.
Jangan sampai bukti pemungutan tidak tercatat saat penghitungan pajak. Sebab, dokumen tersebut dapat berpengaruh terhadap perhitungan kewajiban akhir tahun.
6. Memperhatikan Pelaporan SPT Tahunan
Selain pencatatan transaksi, pedagang perlu memperhatikan pelaporan SPT Tahunan. Penghasilan usaha dan pajak yang telah dipungut perlu dilaporkan sesuai ketentuan.
Oleh karena itu, persiapkan dokumen sejak awal. Jangan menunggu mendekati batas pelaporan untuk mengumpulkan bukti transaksi.
Risiko Jika Pedagang Tidak Memahami Ketentuan PPh 22 Marketplace
Kurangnya pemahaman perpajakan dapat menimbulkan kesalahan administrasi. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara omzet yang dicatat pedagang dan data transaksi marketplace.
Selain itu, pedagang mungkin keliru memperlakukan bukti pemungutan. Kesalahan tersebut dapat memengaruhi penghitungan PPh dalam SPT Tahunan.
Risiko lainnya adalah tidak terpenuhinya persyaratan pengecualian. Misalnya, pedagang menganggap dirinya memenuhi batas omzet tertentu. Namun, surat pernyataan yang dipersyaratkan belum disampaikan.
Di sisi lain, pencatatan yang tidak teratur dapat menyulitkan proses pemeriksaan. Pedagang akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkan bukti transaksi. Akibatnya, proses klarifikasi juga berpotensi menjadi lebih rumit.
Karena itu, administrasi pajak sebaiknya menjadi bagian dari pengelolaan usaha. Pedagang tidak perlu menunggu munculnya masalah untuk mulai melakukan pembenahan. Semakin tertib pencatatan, semakin mudah kewajiban pajak dikendalikan.
Mengapa Pengumuman Realisasi Penerimaan Ini Penting?
Pengumuman realisasi PPh 22 marketplace bukan sekadar informasi mengenai jumlah penerimaan negara. Data tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan.
Pertama, pemerintah dapat melihat hasil pemungutan melalui platform digital. Informasi tersebut membantu mengukur pelaksanaan kebijakan sejak diberlakukan.
Kedua, data penerimaan dapat memberikan gambaran mengenai kepatuhan pedagang. Namun, angka penerimaan saja tidak cukup untuk menilai seluruh tingkat kepatuhan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan jumlah transaksi dan kondisi ekonomi.
Ketiga, hasil tersebut dapat menjadi dasar evaluasi administrasi. Apabila ditemukan kendala, pemerintah dapat melakukan perbaikan sesuai kebutuhan.
Selain itu, pengumuman ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat. Pedagang dapat mengetahui bahwa aktivitas penjualan digital juga memiliki konsekuensi perpajakan.
Pada akhirnya, kebijakan perpajakan digital perlu berjalan seimbang. Pemerintah membutuhkan penerimaan yang optimal. Sementara itu, pelaku usaha membutuhkan kepastian dan kemudahan administrasi.
Kesimpulan
DJP berencana mengumumkan realisasi penerimaan PPh 22 marketplace pada akhir November 2026. Pengumuman dilakukan setelah proses pembayaran dan pelaporan selesai. Batas pembayaran disebut jatuh pada 15 November, sedangkan pelaporan pada 20 November 2026.
Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan PMK 37/2025. Pemerintah telah menunjuk Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada sebagai pemungut PPh Pasal 22. Tarif pemungutannya sebesar 0,5% dari peredaran bruto sesuai dasar pengenaan yang berlaku.
Namun, kebijakan tersebut bukan jenis pajak baru. Mekanisme ini mengatur pemungutan PPh atas penghasilan pedagang melalui marketplace. Selain itu, terdapat pengecualian bagi transaksi dan pedagang tertentu sesuai persyaratan.
Oleh karena itu, pedagang online perlu memahami status perpajakan dan mengelola pencatatan dengan baik. Simpan bukti pemungutan serta periksa kesesuaiannya dengan laporan penjualan. Dengan administrasi yang tertib, kewajiban pajak dapat dikelola secara lebih terarah.
Konsultasikan Kewajiban Pajak Usaha Anda Bersama KKP Melinda
Perkembangan aturan perpajakan digital membuat pelaku usaha perlu semakin cermat. Terlebih lagi, pedagang marketplace harus memahami omzet, bukti pemungutan, dan penghitungan PPh.
Jangan sampai kesalahan administrasi mengganggu pengelolaan usaha Anda. Karena itu, pendampingan profesional dapat membantu memastikan kewajiban perpajakan berjalan sesuai ketentuan.
Kunjungi website resmi kami untuk mendapatkan informasi layanan lebih lanjut:
https://jasa-konsultan-pajak.com/
Kelola pajak dengan tepat, jalankan usaha dengan lebih tenang, dan pastikan setiap kewajiban terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku.