Sumbangan Barang Pengurang Pajak: Maksimal 5%, Ini Syaratnya
Memberikan sumbangan merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan dapat menyalurkan bantuan melalui berbagai kegiatan sosial. Misalnya, membantu korban bencana, mendukung pendidikan, atau menyediakan fasilitas penelitian. Namun, sumbangan ternyata juga memiliki kaitan dengan kewajiban perpajakan.
Dalam ketentuan tertentu, sumbangan barang pengurang pajak dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Artinya, nilai sumbangan yang memenuhi persyaratan dapat diperhitungkan dalam menentukan penghasilan kena pajak. Dengan demikian, perusahaan berpeluang memperoleh manfaat fiskal dari kegiatan sosialnya.
Meskipun demikian, tidak semua sumbangan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Pemerintah menetapkan jenis sumbangan, persyaratan penerima, serta batas nilai yang diperbolehkan. Selain itu, perusahaan harus memiliki bukti yang sah atas penyaluran bantuan tersebut.
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 93 Tahun 2010. Aturan tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Selanjutnya, PMK Nomor 114 Tahun 2025 turut mengatur ketentuan terkait sumbangan yang dapat dikurangkan.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami aturan sebelum menyalurkan bantuan. Jangan sampai kegiatan sosial yang dilakukan justru menimbulkan kesalahan administrasi pajak. Berikut pembahasan mengenai jenis sumbangan, syarat, batas pengurangan, dan cara menghitung nilainya.
Apa Itu Sumbangan yang Dapat Mengurangi Penghasilan Bruto?
Sumbangan yang dapat mengurangi penghasilan bruto merupakan pemberian tertentu yang diakui dalam perhitungan pajak. Fasilitas ini memungkinkan wajib pajak mengurangkan nilai sumbangan dari penghasilan bruto. Namun, pemberian tersebut harus sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Pada dasarnya, penghasilan bruto merupakan seluruh penghasilan sebelum dikurangi biaya yang diperbolehkan. Selanjutnya, penghasilan tersebut diperhitungkan untuk menentukan penghasilan neto dan penghasilan kena pajak.
Dalam konteks ini, sumbangan yang memenuhi persyaratan dapat menjadi salah satu pengurang. Dengan demikian, nilai penghasilan yang digunakan dalam penghitungan pajak dapat berkurang.
Namun, fasilitas tersebut bukan berarti pemerintah mengembalikan seluruh nilai bantuan. Pengurangan dilakukan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Oleh sebab itu, manfaat pajaknya berbeda dengan pengurangan langsung atas pajak terutang.
Sebagai contoh, perusahaan memberikan sumbangan barang untuk fasilitas pendidikan. Apabila pemberian tersebut memenuhi seluruh persyaratan, nilainya dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto.
Sebaliknya, pemberian barang kepada pihak lain tanpa memenuhi ketentuan tidak otomatis memperoleh perlakuan yang sama. Karena itu, perusahaan perlu memastikan tujuan dan penerima bantuan sebelum melakukan pencatatan.
Dasar Hukum Sumbangan Barang Pengurang Pajak
Ketentuan mengenai sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m UU PPh. Pengaturan lebih lanjut tercantum dalam PP Nomor 93 Tahun 2010.
PP tersebut mengatur lima kelompok sumbangan dan biaya. Empat kelompok merupakan sumbangan untuk tujuan tertentu. Sementara itu, satu kelompok lainnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur sosial.
Selain itu, Pasal 5 PP 93/2010 memperbolehkan sumbangan tertentu diberikan dalam bentuk barang maupun bentuk lainnya. Dengan demikian, perusahaan tidak harus selalu memberikan bantuan dalam bentuk pembayaran tunai.
Ketentuan penilaian barang juga diatur dalam Pasal 6 PP 93/2010. Nilainya ditentukan berdasarkan kondisi barang yang diberikan. Misalnya, menggunakan nilai perolehan, nilai buku fiskal, atau harga pokok penjualan.
Selanjutnya, PMK Nomor 114 Tahun 2025 memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai sumbangan yang dapat dikurangkan. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa barang sumbangan dapat berasal dari produksi sendiri maupun diperoleh dari pihak lain.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan kedua ketentuan tersebut. PP 93/2010 menjadi dasar utama pengaturan jenis sumbangan dan batas pengurangannya. Sementara itu, PMK 114/2025 membantu menjelaskan pelaksanaan ketentuan terkait.
Lima Jenis Sumbangan dan Biaya yang Dapat Dikurangkan
Tidak seluruh pemberian kepada masyarakat dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Pemerintah membatasi fasilitas tersebut pada lima kelompok. Berikut penjelasannya.
1. Sumbangan untuk Penanggulangan Bencana Nasional
Pertama, perusahaan dapat memberikan sumbangan untuk membantu korban bencana nasional. Bantuan tersebut bertujuan mendukung penanganan dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak.
Penyaluran bantuan dapat dilakukan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana. Selain itu, perusahaan dapat menyalurkannya melalui lembaga atau pihak yang memiliki izin dari instansi berwenang.
Contohnya, perusahaan memberikan bantuan berupa bahan makanan, perlengkapan kebersihan, atau kebutuhan darurat. Barang tersebut disalurkan kepada korban melalui lembaga yang berwenang.
Namun, perusahaan perlu memastikan penyalurannya sesuai ketentuan. Pemberian langsung kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan tidak otomatis memperoleh fasilitas pengurangan.
Dengan demikian, dokumen penyaluran harus disimpan secara lengkap. Bukti tersebut dapat menunjukkan tujuan dan penerima bantuan.
2. Sumbangan untuk Penelitian dan Pengembangan
Kedua, sumbangan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan juga dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Kegiatan tersebut harus dilakukan di wilayah Indonesia.
Penyaluran sumbangan dilakukan melalui lembaga penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, pemberian tidak cukup hanya ditujukan kepada individu yang sedang melakukan penelitian.
Sebagai contoh, perusahaan teknologi memberikan perangkat komputer kepada lembaga penelitian. Perangkat tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan teknologi di Indonesia.
Selain itu, perusahaan manufaktur dapat memberikan peralatan laboratorium kepada lembaga penelitian. Apabila memenuhi ketentuan, nilai sumbangan tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang.
Namun, perusahaan harus memastikan lembaga penerima sesuai persyaratan. Tujuan penggunaan barang juga perlu dicatat dengan jelas.
3. Sumbangan Fasilitas Pendidikan
Ketiga, perusahaan dapat memberikan sumbangan berupa fasilitas pendidikan. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan meningkatkan kualitas sarana pendidikan.
Penyalurannya harus dilakukan melalui lembaga pendidikan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan pihak penerima memiliki kedudukan yang sesuai.
Contohnya, perusahaan memberikan komputer kepada sekolah. Perangkat tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran siswa.
Selain itu, perusahaan dapat memberikan perlengkapan laboratorium kepada lembaga pendidikan. Bantuan tersebut dapat menunjang kegiatan praktik dan pengembangan keterampilan.
Namun, perusahaan tetap harus menyiapkan dokumen penyerahan. Dengan demikian, tujuan pemberian dan nilai barang dapat dibuktikan.
4. Sumbangan untuk Pembinaan Olahraga
Keempat, sumbangan untuk pembinaan olahraga juga termasuk dalam kelompok yang dapat dikurangkan. Tujuannya adalah membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan organisasi cabang olahraga prestasi.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui lembaga pembinaan olahraga. Dengan demikian, pemberian harus memiliki hubungan dengan kegiatan pembinaan olahraga yang memenuhi ketentuan.
Sebagai contoh, perusahaan memberikan peralatan latihan kepada lembaga pembinaan atlet. Barang tersebut digunakan untuk menunjang persiapan atlet dalam kegiatan olahraga prestasi.
Selain itu, perusahaan dapat memberikan perlengkapan olahraga kepada organisasi yang menjalankan pembinaan. Namun, penerima dan tujuan pemberian tetap harus diperiksa.
Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memastikan kegiatan tersebut benar-benar berkaitan dengan pembinaan olahraga. Dokumentasi penyaluran juga perlu disiapkan.
5. Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial
Kelima, biaya pembangunan infrastruktur sosial juga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Berbeda dari empat jenis sumbangan sebelumnya, ketentuan ini berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana.
Infrastruktur tersebut harus digunakan untuk kepentingan umum. Selain itu, pembangunannya harus bersifat nirlaba.
Contohnya, perusahaan membangun fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat. Pembangunan tersebut harus memenuhi tujuan sosial dan ketentuan yang berlaku.
Namun, biaya pembangunan infrastruktur sosial tidak diberikan dalam bentuk pembayaran tunai semata. PP 93/2010 mengatur pemberiannya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana.
Nilai yang dapat diperhitungkan ditentukan berdasarkan jumlah biaya yang benar-benar dikeluarkan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menyimpan bukti pengeluaran pembangunan.
Syarat agar Sumbangan Dapat Mengurangi Penghasilan Bruto
Meskipun termasuk dalam lima kelompok tersebut, sumbangan belum tentu langsung dapat dikurangkan. Perusahaan harus memenuhi empat persyaratan dalam Pasal 2 PP 93/2010.
Keempat persyaratan ini bersifat kumulatif. Artinya, seluruh ketentuan harus dipenuhi secara bersamaan.
1. Memiliki Penghasilan Neto Fiskal pada Tahun Pajak Sebelumnya
Pertama, wajib pajak harus memiliki penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya.
Penghasilan neto fiskal merupakan hasil perhitungan penghasilan dan biaya berdasarkan ketentuan perpajakan. Nilai ini menjadi dasar untuk menentukan batas maksimal pengurangan sumbangan.
Sebagai contoh, perusahaan memberikan bantuan pada tahun pajak 2026. Maka, penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya menjadi dasar penentuan batas 5%.
Dengan demikian, perusahaan perlu memastikan laporan pajak tahun sebelumnya sudah disusun dengan benar. Kesalahan dalam menentukan penghasilan neto fiskal dapat memengaruhi perhitungan batas sumbangan.
2. Pemberian Sumbangan Tidak Menyebabkan Kerugian Fiskal
Kedua, pemberian sumbangan tidak boleh menyebabkan wajib pajak mengalami kerugian pada tahun pajak saat bantuan diberikan.
Ketentuan ini penting karena fasilitas pengurangan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian fiskal. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhitungkan kondisi keuangannya sebelum memberikan bantuan.
Sebagai ilustrasi, perusahaan memiliki kondisi fiskal yang masih menghasilkan laba. Setelah memperhitungkan sumbangan yang memenuhi ketentuan, perusahaan tetap tidak mengalami kerugian fiskal.
Dalam kondisi tersebut, persyaratan ini dapat terpenuhi. Namun, apabila pemberian sumbangan justru menyebabkan kerugian, perusahaan tidak dapat mengabaikan ketentuan tersebut.
3. Memiliki Bukti yang Sah
Ketiga, sumbangan harus didukung bukti yang sah. Persyaratan ini membantu memastikan bahwa pemberian benar-benar dilakukan.
Bukti dapat berupa dokumen penyerahan barang, tanda terima, berita acara, atau dokumen lain yang relevan. Jenis dokumen perlu disesuaikan dengan bentuk bantuan.
Selain itu, perusahaan perlu mencatat tanggal dan tujuan pemberian. Informasi mengenai penerima juga harus tersedia.
Dengan dokumentasi yang lengkap, perusahaan dapat menjelaskan transaksi apabila diperlukan. Sebaliknya, pemberian tanpa bukti memadai berisiko tidak diakui sebagai pengurang.
4. Lembaga Penerima Memiliki NPWP
Keempat, lembaga penerima sumbangan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan ini berlaku bagi lembaga penerima sebagaimana diatur dalam PP 93/2010.
Namun, terdapat pengecualian bagi badan yang memang dikecualikan sebagai subjek pajak berdasarkan UU PPh.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa identitas dan status perpajakan penerima. Pastikan informasi tersebut sesuai dengan dokumen penyaluran.
Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan persyaratan penerima telah terpenuhi. Pemeriksaan ini juga membantu mencegah kesalahan administrasi.
Batas Maksimal Pengurangan Sumbangan Hanya 5 Persen
Salah satu ketentuan penting dalam fasilitas ini adalah batas maksimal pengurangan. Berdasarkan Pasal 3 PP 93/2010, nilai sumbangan dan biaya pembangunan infrastruktur sosial dibatasi paling banyak 5%.
Batas tersebut dihitung dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Artinya, perusahaan tidak dapat menggunakan seluruh nilai bantuan tanpa memperhatikan batas tersebut.
Sebagai contoh, perusahaan memiliki penghasilan neto fiskal tahun 2025 sebesar Rp10 miliar. Perusahaan kemudian memberikan sumbangan yang memenuhi persyaratan pada tahun 2026.
Perhitungan batas maksimalnya sebagai berikut:
- Penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya: Rp10.000.000.000
- Batas pengurangan: 5%
- Pengurangan maksimal: Rp500.000.000
Dengan demikian, jumlah sumbangan dan biaya yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dibatasi maksimal Rp500 juta.
Apabila nilai sumbangan mencapai Rp700 juta, perusahaan tidak dapat mengurangkan seluruh nilai tersebut. Batas pengurangan tetap mengikuti ketentuan 5%.
Perlu diperhatikan bahwa batas ini bukan berarti pemerintah memberikan potongan pajak sebesar 5%. Angka 5% merupakan batas nilai pengurang penghasilan bruto. Besarnya manfaat pajak bergantung pada penghitungan penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku.
Cara Menentukan Nilai Sumbangan dalam Bentuk Barang
Sumbangan barang memiliki metode penilaian tersendiri. Nilainya tidak selalu menggunakan harga pasar saat barang diserahkan.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP 93/2010, terdapat tiga dasar penilaian. Penentuan nilai bergantung pada kondisi barang yang diberikan.
1. Menggunakan Nilai Perolehan
Pertama, barang yang belum disusutkan dinilai berdasarkan nilai perolehannya.
Ketentuan ini berlaku ketika barang masih belum mengalami penyusutan fiskal. Dengan demikian, nilai yang digunakan mengacu pada biaya perolehan barang tersebut.
Contohnya, perusahaan membeli perangkat komputer senilai Rp100 juta. Perangkat tersebut belum disusutkan dan kemudian diberikan sebagai sumbangan yang memenuhi ketentuan.
Dalam kondisi tersebut, nilai sumbangan mengacu pada nilai perolehan sebesar Rp100 juta.
2. Menggunakan Nilai Buku Fiskal
Kedua, barang yang sudah disusutkan dinilai berdasarkan nilai buku fiskal.
Nilai buku fiskal merupakan nilai aset setelah memperhitungkan penyusutan berdasarkan ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, nilainya dapat berbeda dari harga pembelian awal.
Sebagai contoh, perusahaan memiliki mesin dengan nilai perolehan Rp200 juta. Setelah penyusutan fiskal, nilai bukunya menjadi Rp80 juta.
Apabila mesin tersebut disumbangkan dan memenuhi persyaratan, nilai yang digunakan adalah Rp80 juta. Bukan nilai perolehan awal sebesar Rp200 juta.
Dengan demikian, perusahaan harus memeriksa daftar aset dan perhitungan penyusutannya.
3. Menggunakan Harga Pokok Penjualan
Ketiga, barang hasil produksi sendiri dinilai berdasarkan harga pokok penjualan (HPP).
Ketentuan ini relevan bagi perusahaan manufaktur atau perusahaan yang menghasilkan produk sendiri. Nilai sumbangan tidak otomatis menggunakan harga jual kepada konsumen.
Sebagai contoh, perusahaan memproduksi perlengkapan sekolah. Perusahaan kemudian memberikan sejumlah produk kepada lembaga pendidikan.
Apabila produk tersebut memenuhi persyaratan sumbangan, nilai yang digunakan berdasarkan HPP. Dengan demikian, perusahaan perlu memiliki pencatatan biaya produksi yang memadai.
PMK 114/2025 juga menjelaskan bahwa barang sumbangan dapat berupa hasil produksi sendiri atau barang yang diperoleh dari pihak lain. Oleh karena itu, sumber perolehan barang perlu diperhatikan dalam administrasi.
Larangan Mengurangkan Sumbangan kepada Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
Selain memenuhi jenis dan persyaratan, perusahaan juga harus memperhatikan hubungan dengan penerima. Pasal 4 PP 93/2010 melarang pengurangan apabila sumbangan diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.
Ketentuan hubungan istimewa mengacu pada UU PPh. Hubungan tersebut dapat berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, atau hubungan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan.
Sebagai contoh, perusahaan memberikan bantuan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengannya. Walaupun bantuan tersebut memiliki tujuan sosial, pengurangannya tetap harus memperhatikan larangan tersebut.
Oleh karena itu, pemeriksaan penerima menjadi bagian penting sebelum penyaluran dilakukan. Perusahaan sebaiknya memastikan tidak terdapat hubungan istimewa yang menyebabkan fasilitas tidak dapat digunakan.
Cara Menghitung Pengurangan Sumbangan Barang
Untuk memahami penerapannya, perhatikan ilustrasi berikut.
PT Maju Sejahtera memiliki penghasilan neto fiskal tahun pajak 2025 sebesar Rp8 miliar. Pada tahun 2026, perusahaan memberikan sumbangan barang kepada lembaga pendidikan.
Barang yang diberikan merupakan peralatan komputer. Nilai perolehan barang yang belum disusutkan mencapai Rp300 juta.
Perusahaan juga memberikan sumbangan perlengkapan penelitian senilai Rp150 juta. Kedua bantuan tersebut memenuhi jenis sumbangan yang diperbolehkan.
Total nilai sumbangan mencapai Rp450 juta. Selanjutnya, perusahaan perlu menghitung batas maksimal pengurangan.
Perhitungannya sebagai berikut:
- Penghasilan neto fiskal tahun 2025: Rp8.000.000.000
- Batas maksimal: 5%
- Batas pengurangan: Rp400.000.000
- Total sumbangan yang memenuhi ketentuan: Rp450.000.000
Dengan demikian, nilai yang dapat dikurangkan dibatasi sebesar Rp400 juta. Selisih Rp50 juta tidak dapat dikurangkan berdasarkan batas tersebut.
Namun, ilustrasi ini mengasumsikan seluruh persyaratan lainnya terpenuhi. Perusahaan juga harus memastikan pemberian tidak menyebabkan kerugian fiskal pada tahun berjalan.
Selain itu, dokumen penyerahan dan identitas lembaga penerima harus tersedia. Dengan demikian, pengurangan dapat didukung bukti yang memadai.
Dokumen yang Perlu Disiapkan Perusahaan
Administrasi merupakan bagian penting dalam penerapan fasilitas ini. Perusahaan harus mampu membuktikan jenis, nilai, dan tujuan sumbangan.
Berikut dokumen yang sebaiknya disiapkan:
- Dokumen identitas lembaga penerima.
- Informasi NPWP lembaga penerima, jika diwajibkan.
- Bukti penyerahan barang atau berita acara.
- Dokumen yang menjelaskan tujuan sumbangan.
- Faktur atau bukti perolehan barang.
- Daftar aset dan perhitungan penyusutan fiskal, jika barang telah disusutkan.
- Catatan HPP untuk barang hasil produksi sendiri.
- Bukti pengeluaran pembangunan infrastruktur sosial, jika relevan.
- Pencatatan akuntansi dan fiskal atas pemberian.
Selain itu, perusahaan perlu menyimpan dokumen sesuai masa penyimpanan yang berlaku. Administrasi tersebut membantu ketika dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi.
Dengan persiapan yang baik, perusahaan dapat menjelaskan dasar pengurangan secara lebih mudah. Sebaliknya, dokumen yang tidak lengkap dapat menimbulkan risiko koreksi fiskal.
Kesalahan yang Perlu Dihindari saat Mengurangkan Sumbangan
Terdapat beberapa kesalahan yang dapat terjadi ketika perusahaan menerapkan fasilitas ini. Oleh karena itu, bagian keuangan dan pajak perlu melakukan pemeriksaan sebelum penghitungan dilakukan.
Pertama, menganggap semua donasi dapat dikurangkan. Padahal, pemerintah hanya mengatur jenis sumbangan tertentu.
Kedua, menggunakan nilai pasar barang tanpa memeriksa aturan penilaian. Nilai sumbangan harus mengikuti kondisi barang dan dasar penilaian fiskal.
Ketiga, mengabaikan batas maksimal 5%. Perusahaan perlu menggunakan penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya sebagai dasar perhitungan.
Keempat, tidak memeriksa status lembaga penerima. Padahal, persyaratan NPWP merupakan salah satu ketentuan yang harus diperhatikan.
Kelima, tidak menyimpan bukti penyerahan. Tanpa dokumen yang sah, perusahaan dapat kesulitan membuktikan pemberian tersebut.
Keenam, mengabaikan hubungan istimewa. Sumbangan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak dapat dikurangkan sesuai Pasal 4 PP 93/2010.
Dengan menghindari kesalahan tersebut, perusahaan dapat mengelola fasilitas secara lebih tepat. Selain itu, risiko koreksi fiskal dapat diminimalkan.
Pentingnya Perencanaan Pajak atas Sumbangan Perusahaan
Kegiatan sosial perusahaan tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Dalam kondisi tertentu, pemberian tersebut juga memiliki konsekuensi perpajakan.
Oleh karena itu, perusahaan perlu merencanakan penyaluran sumbangan secara tertib. Perencanaan sebaiknya mencakup tujuan bantuan, penerima, nilai barang, dan kelengkapan dokumen.
Selain itu, perusahaan perlu menghitung batas pengurangan sebelum melakukan pencatatan fiskal. Langkah tersebut membantu memastikan nilai yang diperhitungkan tidak melebihi ketentuan.
Perusahaan juga perlu melibatkan bagian keuangan, akuntansi, dan perpajakan. Koordinasi ini penting agar pencatatan komersial dan fiskal tidak menimbulkan perbedaan yang tidak dapat dijelaskan.
Dengan demikian, kegiatan sosial dapat berjalan seiring dengan kepatuhan pajak. Perusahaan tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan administrasi.
Kesimpulan
Sumbangan barang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila memenuhi ketentuan perpajakan. Fasilitas ini diatur dalam PP Nomor 93 Tahun 2010 dan diperjelas melalui PMK Nomor 114 Tahun 2025.
Terdapat lima kelompok pemberian yang dapat diperhitungkan. Kelompok tersebut meliputi penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, serta pembangunan infrastruktur sosial.
Namun, perusahaan harus memenuhi empat persyaratan utama. Wajib pajak harus memiliki penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya. Pemberian juga tidak boleh menyebabkan kerugian fiskal. Selain itu, harus tersedia bukti yang sah dan penerima harus memenuhi ketentuan NPWP.
Nilai pengurangan dibatasi maksimal 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Sementara itu, penilaian barang mengikuti nilai perolehan, nilai buku fiskal, atau HPP.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa seluruh persyaratan sebelum mengurangkan sumbangan. Pencatatan dan dokumentasi yang tertib akan membantu menjaga kepatuhan perpajakan.
Butuh bantuan mengelola pajak perusahaan dan melakukan perencanaan fiskal?
KKP Melinda – Konsultan Pajak Batam siap membantu perusahaan memahami ketentuan perpajakan. Kami juga dapat membantu meninjau pencatatan, mengidentifikasi risiko, serta memastikan penghitungan pajak sesuai peraturan yang berlaku.
Jangan sampai kesalahan administrasi membuat fasilitas perpajakan yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan. Konsultasikan kebutuhan pajak bisnis Anda bersama tenaga profesional.
Kunjungi website resmi kami melalui Jasa Konsultan Pajak untuk mengetahui layanan konsultasi pajak yang tersedia.