Penghentian Fasilitas Tax Holiday: Dampak Rezim Pajak Minimum Global
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memperpanjang pemberian fasilitas tax holiday. Kebijakan ini berkaitan dengan penerapan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT). Perubahan tersebut menjadi perhatian investor dan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.
Selama ini, tax holiday menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menarik investasi. Melalui fasilitas tersebut, perusahaan tertentu dapat memperoleh pengurangan hingga pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Namun, perkembangan aturan perpajakan internasional mengubah efektivitas fasilitas tersebut.
Pada 4 November 2026, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa fasilitas tax holiday tidak akan diperpanjang. Alasannya, insentif tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan GMT. Selain itu, fasilitas tersebut berpotensi menimbulkan kewajiban pajak tambahan bagi grup perusahaan multinasional.
Meskipun demikian, keputusan ini tidak berarti seluruh penerima fasilitas harus langsung menghentikan pemanfaatannya. Perusahaan yang telah memperoleh tax holiday sebelum batas waktu pengajuan masih dapat menggunakan fasilitas sampai periode berakhir. Namun, kewajiban pajak tambahan tetap perlu diperhatikan.
Lantas, mengapa pemerintah menghentikan perpanjangan fasilitas tax holiday? Bagaimana pengaruhnya terhadap investor dan strategi perpajakan perusahaan? Berikut pembahasan lengkap mengenai penghentian fasilitas tax holiday dan kaitannya dengan rezim pajak minimum global.
Apa Itu Fasilitas Tax Holiday?
Tax holiday merupakan fasilitas perpajakan berupa pengurangan atau pembebasan PPh badan. Pemerintah memberikan fasilitas ini kepada wajib pajak badan yang memenuhi kriteria tertentu.
Pada dasarnya, tax holiday bertujuan meningkatkan daya tarik investasi. Perusahaan yang menanamkan modal dalam kegiatan usaha tertentu dapat memperoleh pengurangan beban PPh badan. Dengan demikian, perusahaan memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan kegiatan operasionalnya.
Selain itu, fasilitas ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor industri strategis. Investasi dalam sektor tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas produksi nasional.
Namun, tax holiday bukan fasilitas yang berlaku otomatis bagi seluruh perusahaan. Calon penerima harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Persyaratan tersebut berkaitan dengan bidang usaha, nilai investasi, dan prosedur pengajuan.
Di Indonesia, pengaturan fasilitas tax holiday antara lain tercantum dalam PMK Nomor 130/2020. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui PMK Nomor 69/2024.
Melalui PMK 69/2024, pemerintah mengatur batas waktu penyampaian usulan fasilitas tax holiday. Usulan tersebut harus disampaikan paling lambat pada 31 Desember 2025. Oleh karena itu, pengajuan setelah batas waktu tersebut tidak dapat memperoleh fasilitas berdasarkan skema yang dimaksud.
Mengapa Pemerintah Menghentikan Perpanjangan Fasilitas Tax Holiday?
Keputusan pemerintah berkaitan erat dengan penerapan Global Minimum Tax. Rezim ini merupakan kesepakatan perpajakan internasional yang dikembangkan melalui kerangka OECD/G20.
GMT bertujuan memastikan perusahaan multinasional besar membayar pajak minimum pada setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat terus memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara untuk menekan kewajiban pajaknya.
Salah satu ketentuan utama GMT menetapkan tarif pajak efektif minimum sebesar 15%. Ketentuan ini secara umum menyasar grup perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi minimal EUR750 juta.
Namun, penerapan GMT tidak berarti seluruh perusahaan di Indonesia otomatis dikenai pajak minimum 15%. Cakupannya bergantung pada kriteria grup perusahaan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks tersebut, tax holiday menjadi salah satu fasilitas yang terdampak. Sebab, pembebasan atau pengurangan PPh badan dapat menurunkan tarif pajak efektif perusahaan.
Akibatnya, manfaat tax holiday berpotensi diimbangi dengan kewajiban pembayaran pajak tambahan. Kondisi ini membuat fasilitas tersebut tidak lagi seefektif sebelumnya bagi grup perusahaan yang tercakup GMT.
Pada 4 November 2026, Analis Senior Kebijakan Fiskal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Melani Dewi Astuti, menyampaikan bahwa pemerintah belum akan memperpanjang fasilitas tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Tax Outlook Seminar. Pemerintah menilai tax holiday tidak kompatibel dengan ketentuan GMT. Sementara itu, beberapa bentuk insentif lainnya masih dinilai sesuai.
Dengan demikian, keputusan pemerintah bukan sekadar perubahan kebijakan investasi. Langkah tersebut juga merupakan penyesuaian terhadap perkembangan standar perpajakan internasional.
Mengenal Global Minimum Tax dan Tarif Efektif 15%
Untuk memahami alasan penghentian fasilitas tax holiday, wajib pajak perlu mengenal konsep GMT terlebih dahulu.
Global Minimum Tax merupakan bagian dari Pilar Dua atau Pillar Two dalam reformasi perpajakan internasional OECD/G20. Kerangka ini dikenal melalui aturan Global Anti-Base Erosion atau GloBE.
Tujuan utamanya adalah mengurangi praktik pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah. Selain itu, aturan ini mendorong perusahaan multinasional membayar pajak minimum sesuai ketentuan.
Salah satu indikator penting dalam penerapan GMT adalah Effective Tax Rate (ETR). ETR menunjukkan perbandingan antara pajak yang tercakup dalam perhitungan GloBE dengan laba GloBE pada suatu yurisdiksi.
Secara sederhana, perhitungan ETR dapat digambarkan sebagai berikut:
ETR = Covered Taxes ÷ GloBE Income
Dalam perhitungan tersebut, covered taxes merupakan pajak yang diperhitungkan berdasarkan aturan GloBE. Sementara itu, GloBE Income merupakan laba yang dihitung sesuai penyesuaian dalam ketentuan tersebut.
Apabila ETR suatu yurisdiksi berada di bawah 15%, dapat timbul kewajiban pajak tambahan. Selisih tersebut dikenal sebagai top up tax.
Namun, perhitungan GMT tidak sesederhana membandingkan tarif PPh badan dengan angka 15%. Terdapat penyesuaian khusus terhadap pajak dan laba yang menjadi dasar perhitungan.
Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan analisis berdasarkan ketentuan GloBE. Perhitungan yang hanya menggunakan tarif pajak nominal dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru.
Mengapa Tax Holiday Tidak Sesuai dengan Rezim GMT?
Tax holiday termasuk jenis insentif pajak berbasis penghasilan atau income-based tax incentive. Fasilitas ini memberikan pengurangan atau pembebasan PPh badan atas penghasilan perusahaan.
Karena pajak yang dibayarkan berkurang, nilai covered taxes dalam perhitungan GMT berpotensi ikut menurun. Akibatnya, ETR perusahaan dapat berada di bawah batas minimum 15%.
Sebagai ilustrasi sederhana, suatu perusahaan multinasional memperoleh pembebasan PPh badan melalui tax holiday. Apabila fasilitas tersebut menyebabkan ETR berada di bawah 15%, perusahaan dapat menghadapi kewajiban top up tax.
Dengan demikian, manfaat pembebasan pajak di Indonesia berpotensi diimbangi oleh pajak tambahan. Pajak tambahan tersebut dapat timbul melalui mekanisme GMT yang berlaku.
Situasi ini membuat tax holiday kehilangan sebagian daya tariknya bagi grup perusahaan yang tercakup aturan tersebut. Perusahaan mungkin tetap memperoleh fasilitas domestik. Namun, secara keseluruhan manfaat pajaknya dapat berkurang.
Selain itu, OECD mengembangkan pendekatan insentif yang lebih sesuai dengan rezim pajak minimum global. Salah satunya melalui Substance-based Tax Incentive Safe Harbour atau SBTI Safe Harbour.
Pendekatan tersebut memberikan perlakuan tertentu terhadap insentif yang memenuhi kualifikasi. Insentif berbasis pengeluaran dan aktivitas ekonomi riil menjadi salah satu bentuk yang lebih sesuai.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi jenis insentif yang digunakan. Kebijakan investasi tidak hanya perlu menarik modal. Namun, fasilitas tersebut juga harus mempertimbangkan perkembangan aturan pajak internasional.
Apa Nasib Perusahaan yang Telah Mendapatkan Tax Holiday?
Penghentian perpanjangan tax holiday tidak berarti seluruh fasilitas yang sudah diberikan langsung dicabut.
Berdasarkan penjelasan Kementerian Keuangan, wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas sebelum 31 Desember 2025 masih dapat memanfaatkannya sampai akhir periode pemberian insentif.
Dengan demikian, perusahaan yang sudah memiliki persetujuan tax holiday tetap perlu memperhatikan masa berlaku fasilitasnya. Hak pemanfaatan mengikuti ketentuan dan persetujuan yang telah diberikan.
Namun, terdapat hal penting yang tidak boleh diabaikan. Pemanfaatan tax holiday tetap harus memperhatikan ketentuan pajak minimum global.
Apabila ETR grup perusahaan berada di bawah 15%, kewajiban top up tax dapat timbul. Artinya, perusahaan tetap perlu melakukan perhitungan pajak berdasarkan aturan GMT.
Kondisi tersebut membuat perusahaan harus mengevaluasi manfaat fasilitas yang telah diperoleh. Perhitungan tidak cukup hanya melihat penghematan PPh badan di Indonesia.
Selain itu, perusahaan perlu memeriksa apakah grup usahanya termasuk dalam cakupan GMT. Kriteria pendapatan konsolidasi dan struktur grup menjadi bagian penting dalam analisis.
Perusahaan juga perlu memperhatikan yurisdiksi tempat entitas induk berada. Sebab, mekanisme pemungutan pajak tambahan dapat melibatkan lebih dari satu negara.
Dengan demikian, penerima tax holiday sebaiknya tidak langsung menganggap fasilitas tersebut memberikan pembebasan pajak secara menyeluruh. Evaluasi berdasarkan ketentuan domestik dan internasional tetap diperlukan.
Mengenal Mekanisme Top Up Tax dalam GMT
Top up tax merupakan pajak tambahan yang dikenakan ketika tarif pajak efektif suatu yurisdiksi berada di bawah tarif minimum yang disepakati.
Dalam kerangka GloBE, terdapat beberapa mekanisme utama untuk memungut pajak tambahan. Mekanisme tersebut meliputi QDMTT, IIR, dan UTPR.
1. Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)
QDMTT merupakan mekanisme pajak tambahan domestik. Melalui mekanisme ini, negara tempat perusahaan beroperasi dapat mengenakan pajak tambahan atas kekurangan ETR.
Dengan demikian, negara sumber memperoleh kesempatan untuk memungut pajak tambahan terlebih dahulu. Mekanisme ini dapat membantu menjaga hak pemajakan negara tempat kegiatan ekonomi berlangsung.
2. Income Inclusion Rule (IIR)
Selanjutnya, terdapat mekanisme Income Inclusion Rule atau IIR. Mekanisme ini memungkinkan negara tempat entitas induk berada mengenakan pajak tambahan.
Pengenaan dilakukan apabila terdapat entitas dalam grup perusahaan yang memiliki ETR di bawah batas minimum. Namun, penerapannya mengikuti urutan dan persyaratan dalam aturan GloBE.
3. Undertaxed Profits Rule (UTPR)
Selain QDMTT dan IIR, terdapat Undertaxed Profits Rule atau UTPR. Mekanisme ini menjadi aturan pelengkap ketika pajak tambahan belum dikenakan melalui mekanisme sebelumnya.
Dengan demikian, ketiga mekanisme tersebut memiliki fungsi berbeda. Penerapannya mengikuti urutan dan ketentuan dalam kerangka GMT.
Bagi perusahaan multinasional, pemahaman mengenai mekanisme tersebut sangat penting. Sebab, kewajiban pajak tambahan dapat berkaitan dengan struktur grup dan lokasi entitas usaha.
Alternatif Insentif Pajak yang Masih Kompatibel dengan GMT
Meskipun tax holiday tidak diperpanjang, pemerintah masih memiliki pilihan insentif lainnya. Beberapa bentuk insentif dinilai lebih sesuai dengan rezim GMT.
Perbedaan utamanya terletak pada dasar pemberian fasilitas. Tax holiday memberikan pengurangan pajak atas penghasilan. Sementara itu, insentif lain dapat diberikan berdasarkan pengeluaran atau aktivitas produksi.
Berikut beberapa jenis insentif yang perlu diperhatikan.
1. Tax Allowance
Tax allowance merupakan fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak berdasarkan persyaratan tertentu.
Fasilitas ini dapat diberikan kepada kegiatan usaha atau investasi yang memenuhi kriteria. Tujuannya adalah mendorong investasi pada sektor dan wilayah tertentu.
Selain itu, perusahaan perlu memperhatikan persyaratan administratif. Tidak semua kegiatan usaha dapat memperoleh fasilitas tersebut.
2. Investment Allowance
Investment allowance merupakan fasilitas yang berkaitan dengan nilai investasi atau pengeluaran modal tertentu.
Melalui skema ini, perusahaan dapat memperoleh perlakuan perpajakan atas investasi yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian, fasilitas lebih berkaitan dengan aktivitas penanaman modal.
Namun, perusahaan tetap perlu memeriksa ketentuan teknis yang berlaku. Jenis aset, nilai investasi, dan persyaratan pemanfaatan harus diperhatikan.
3. Super Tax Deduction
Super tax deduction merupakan fasilitas pengurangan penghasilan bruto dalam jumlah tertentu atas kegiatan yang memenuhi persyaratan.
Salah satu penerapannya berkaitan dengan kegiatan pendidikan vokasi dan penelitian serta pengembangan atau litbang.
Fasilitas ini mendorong perusahaan berinvestasi pada peningkatan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, kegiatan penelitian dapat mendukung pengembangan teknologi dan inovasi.
4. Depresiasi Dipercepat
Depresiasi dipercepat memberikan perlakuan penyusutan aset yang lebih cepat sesuai ketentuan.
Fasilitas ini dapat membantu perusahaan mengelola beban penyusutan dalam perhitungan pajak. Selain itu, kebijakan tersebut dapat mendorong investasi pada aset produktif.
Namun, penerapannya tetap harus mengikuti ketentuan perpajakan. Perusahaan perlu memastikan jenis aset dan metode penyusutannya sesuai aturan.
5. Kredit Pajak
Kredit pajak merupakan fasilitas yang memperhitungkan pajak tertentu sebagai pengurang kewajiban pajak sesuai ketentuan.
Bentuk fasilitas ini berbeda dari pembebasan PPh badan melalui tax holiday. Oleh karena itu, perlakuannya dalam kerangka GMT juga perlu dilihat berdasarkan kualifikasi yang berlaku.
6. Insentif Berbasis Produksi
Insentif berbasis produksi atau production-based tax incentive berkaitan dengan aktivitas produksi yang memenuhi kriteria.
Pemerintah dapat mengaitkan pemberian fasilitas dengan hasil produksi atau kegiatan ekonomi tertentu. Dengan demikian, insentif lebih dekat dengan aktivitas operasional perusahaan.
Meskipun demikian, setiap fasilitas memiliki persyaratan tersendiri. Perusahaan tidak boleh menganggap seluruh jenis insentif otomatis memenuhi kualifikasi GMT.
Dampak Penghentian Tax Holiday bagi Investor
Keputusan tidak memperpanjang tax holiday membawa sejumlah konsekuensi bagi dunia usaha. Dampaknya dapat berbeda berdasarkan karakteristik perusahaan dan jenis investasi.
1. Perusahaan Perlu Mengubah Strategi Investasi
Pertama, investor perlu meninjau ulang perencanaan investasinya. Perhitungan kelayakan proyek tidak lagi dapat hanya mengandalkan fasilitas tax holiday.
Sebaliknya, perusahaan perlu mempertimbangkan insentif lain yang tersedia. Faktor seperti biaya operasional, infrastruktur, tenaga kerja, dan kepastian hukum juga tetap penting.
2. Perhitungan Pajak Menjadi Lebih Kompleks
Kedua, perusahaan multinasional perlu memperhatikan perhitungan ETR berdasarkan aturan GloBE.
Perhitungan tersebut membutuhkan data pajak dan laporan keuangan yang memadai. Selain itu, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi atas perbedaan ketentuan akuntansi dan perpajakan.
3. Perusahaan Perlu Mengevaluasi Manfaat Insentif
Ketiga, perusahaan yang telah memperoleh tax holiday perlu menghitung kembali manfaat fasilitasnya.
Penghematan PPh badan di Indonesia belum tentu sama dengan penghematan pajak secara keseluruhan. Sebab, kewajiban top up tax dapat mengurangi manfaat tersebut.
4. Pemilihan Negara Tujuan Investasi Menjadi Lebih Menyeluruh
Keempat, investor perlu melihat faktor investasi secara lebih luas. Tarif pajak bukan satu-satunya pertimbangan dalam menentukan lokasi usaha.
Ketersediaan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, stabilitas kebijakan, dan akses pasar juga berpengaruh. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjaga daya saing investasi melalui kebijakan yang menyeluruh.
5. Kebutuhan Konsultasi Pajak Internasional Meningkat
Kelima, penerapan GMT meningkatkan kebutuhan analisis perpajakan lintas negara. Perusahaan perlu memahami hubungan antara aturan domestik dan ketentuan internasional.
Selain itu, perusahaan perlu memastikan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajaknya sesuai ketentuan. Pendampingan profesional dapat membantu mengidentifikasi risiko sejak awal.
Langkah yang Perlu Dilakukan Perusahaan Setelah Tax Holiday Tidak Diperpanjang
Menghadapi perubahan kebijakan, perusahaan perlu mengambil langkah yang terencana. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan.
Pertama, periksa status fasilitas pajak. Pastikan perusahaan memiliki dokumen persetujuan tax holiday dan memahami masa berlaku fasilitas tersebut.
Kedua, evaluasi cakupan GMT. Periksa apakah perusahaan merupakan bagian dari grup multinasional yang memenuhi ambang batas pendapatan konsolidasi.
Ketiga, hitung ETR berdasarkan ketentuan GloBE. Gunakan data pajak dan laporan keuangan yang sesuai. Jangan hanya mengandalkan tarif PPh badan nominal.
Keempat, identifikasi potensi top up tax. Evaluasi apakah pemanfaatan fasilitas dapat menyebabkan ETR berada di bawah 15%.
Kelima, kaji alternatif insentif. Perusahaan dapat mempelajari tax allowance, investment allowance, super tax deduction, dan fasilitas lainnya.
Keenam, perbarui perencanaan pajak. Sesuaikan strategi perusahaan dengan perkembangan kebijakan domestik dan internasional.
Selain itu, perusahaan sebaiknya menyimpan dokumentasi perhitungan secara tertib. Dokumentasi tersebut dapat membantu proses evaluasi dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Kesimpulan
Keputusan pemerintah untuk tidak memperpanjang fasilitas tax holiday merupakan bagian dari penyesuaian terhadap rezim pajak minimum global. Fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh badan dinilai tidak kompatibel dengan ketentuan GMT.
Sebab, tax holiday dapat menurunkan tarif pajak efektif perusahaan. Apabila ETR berada di bawah 15%, perusahaan multinasional yang tercakup aturan dapat menghadapi kewajiban top up tax.
Namun, penghentian perpanjangan tidak berarti fasilitas yang telah diberikan langsung dicabut. Wajib pajak yang telah memperoleh persetujuan sebelum 31 Desember 2025 masih dapat memanfaatkannya sampai akhir periode.
Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu memperhitungkan kewajiban pajak tambahan. Selain itu, pemerintah masih memiliki alternatif insentif yang lebih sesuai dengan rezim GMT.
Dengan demikian, investor perlu menyesuaikan strategi perpajakannya. Perencanaan investasi harus mempertimbangkan aturan domestik, ketentuan internasional, serta kondisi ekonomi secara menyeluruh.
Butuh Bantuan Mengelola Strategi dan Kepatuhan Pajak Perusahaan?
Perubahan kebijakan tax holiday dan penerapan pajak minimum global dapat memengaruhi perencanaan pajak perusahaan. Terlebih lagi, perhitungan ETR dan potensi top up tax membutuhkan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan yang cukup kompleks.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan setiap keputusan perpajakan telah melalui analisis yang tepat. Kesalahan dalam memahami fasilitas atau kewajiban pajak dapat menimbulkan risiko di kemudian hari.
Jangan biarkan perubahan regulasi menghambat pengelolaan bisnis Anda. Pastikan strategi perpajakan perusahaan disusun secara tepat dan sesuai ketentuan.
Kunjungi Jasa Konsultan Pajak untuk mengetahui informasi layanan konsultasi dan pendampingan perpajakan.
Dengan pendampingan yang tepat, perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih tertib, terarah, dan bertanggung jawab.