Aturan Perpajakan Oktober 2026: Ini Daftar Regulasi Terbarunya
Memasuki penghujung tahun 2026, pemerintah terus melakukan pembaruan terhadap kebijakan perpajakan Indonesia. Berbagai regulasi diterbitkan untuk memperkuat kepatuhan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memahami perkembangan aturan tersebut agar tidak tertinggal informasi penting.
Sepanjang Oktober 2026, terdapat sejumlah aturan perpajakan yang menarik perhatian. Cakupannya cukup luas, mulai dari perubahan prosedur keberatan pajak hingga pemberian insentif untuk sektor transportasi. Selain itu, pemerintah juga memperbarui ketentuan kepabeanan dan cukai.
Perubahan tersebut tentu memiliki pengaruh berbeda bagi setiap wajib pajak. Sebagian aturan berkaitan langsung dengan administrasi perpajakan. Sementara itu, ketentuan lainnya menyasar pelaku usaha, konsultan pajak, hingga sektor industri tertentu.
Dengan demikian, memahami aturan perpajakan Oktober 2026 menjadi langkah penting bagi perusahaan maupun wajib pajak orang pribadi. Berikut pembahasan mengenai sejumlah regulasi yang perlu diperhatikan.
Mengapa Perkembangan Aturan Perpajakan Perlu Diperhatikan?
Peraturan perpajakan tidak hanya mengatur besaran pajak yang harus dibayarkan. Lebih dari itu, regulasi juga menentukan prosedur administrasi, hak wajib pajak, serta kewenangan otoritas pajak.
Selain itu, perubahan kebijakan dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Contohnya, perubahan tata cara pembayaran pajak dapat memengaruhi pencatatan kewajiban perpajakan. Begitu pula dengan perubahan prosedur pemeriksaan yang dapat memengaruhi kesiapan dokumen perusahaan.
Di sisi lain, pemerintah dapat memberikan fasilitas tertentu untuk mendukung sektor ekonomi. Namun, fasilitas tersebut biasanya memiliki persyaratan dan periode pemanfaatan. Karena itu, wajib pajak tidak boleh hanya mengetahui adanya insentif tanpa memahami ketentuan pelaksanaannya.
Oleh sebab itu, setiap perkembangan regulasi perlu dipelajari berdasarkan jenis usaha dan kondisi wajib pajak. Langkah tersebut membantu mengurangi risiko kesalahan administrasi maupun keterlambatan pemenuhan kewajiban.
1. PMK 71/2026 Mengubah Tata Cara Pembetulan dan Keberatan Pajak
Salah satu aturan penting pada Oktober 2026 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026. Regulasi ini mengubah PMK 118 Tahun 2024 mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan.
PMK 71/2026 mulai berlaku pada 2 Oktober 2026. Perubahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian administrasi perpajakan.
Terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan wajib pajak.
Pertukaran Informasi dalam Penelitian Keberatan
Pertama, regulasi ini mempertegas kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pertukaran informasi perpajakan. Pertukaran tersebut dapat dilakukan dengan otoritas pajak negara mitra.
Mekanisme ini dikenal sebagai exchange of information atau EoI. Informasi tersebut dapat digunakan dalam rangka penelitian keberatan wajib pajak.
Dengan demikian, proses penelitian keberatan dapat mempertimbangkan informasi perpajakan yang relevan dari negara mitra. Ketentuan ini menjadi penting, terutama bagi wajib pajak yang memiliki transaksi lintas negara.
Batas Waktu Penyampaian Tanggapan Hasil Penelitian
Kedua, PMK 71/2026 memperjelas batas waktu penyampaian surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
Ketentuan ini berkaitan dengan wajib pajak yang tidak menggunakan haknya untuk hadir dalam pembahasan. Dalam kondisi tersebut, wajib pajak diberikan waktu paling lama 10 hari kerja.
Jangka waktu dihitung setelah tanggal surat pemberitahuan untuk hadir dikirimkan. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memperhatikan surat pemberitahuan dari DJP.
Pengaturan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi
Ketiga, aturan ini memperinci jenis sanksi administratif yang dapat dimohonkan pengurangan atau penghapusan. Selain itu, terdapat penegasan mengenai jenis sanksi yang tidak dapat diajukan melalui mekanisme tersebut.
Keempat, PMK 71/2026 mengubah penghitungan pembayaran pajak. Pembayaran yang dilakukan wajib pajak kini diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok pajak.
Sebelumnya, pembayaran diperhitungkan secara proporsional terhadap pokok pajak dan sanksi administratif. Perubahan ini penting karena memengaruhi pengalokasian pembayaran.
Kelima, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif. Kebijakan tersebut dapat digunakan dalam rangka mendorong perekonomian nasional.
Dengan demikian, PMK 71/2026 bukan sekadar perubahan prosedur. Regulasi ini juga memberikan penyesuaian terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak.
2. KEP-239/PJ/2026 Mengatur Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
Selain PMK 71/2026, pemerintah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Keputusan ini mengatur kebijakan perpajakan terkait pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 8 Oktober 2026. Kebijakan ini menjadi tindak lanjut atas pengaturan dalam PMK 71/2026.
Melalui keputusan tersebut, wajib pajak berkesempatan memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Bahkan, besaran pengurangan dapat mencapai 100% apabila persyaratan terpenuhi.
Namun, fasilitas tersebut tidak berarti seluruh sanksi otomatis dihapus. Besaran pengurangan bergantung pada jenis sanksi dan waktu pemenuhan kewajiban.
Oleh karena itu, wajib pajak perlu memeriksa ketentuan yang berlaku sebelum mengajukan permohonan. Pemeriksaan juga perlu memperhatikan jenis ketetapan dan kewajiban yang harus diselesaikan.
Kebijakan ini memberikan peluang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban administrasi. Selain itu, fasilitas tersebut diharapkan dapat mendorong kepatuhan sukarela.
Meskipun demikian, pengurangan sanksi tidak boleh dianggap sebagai penghapusan pokok pajak. Wajib pajak tetap harus memperhatikan kewajiban pokok sesuai ketentuan.
3. UU Nomor 6 Tahun 2026 Mengatur Fasilitas Perpajakan di PFII
Pada Oktober 2026, pemerintah juga mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII.
Pembentukan PFII bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat menarik lembaga keuangan internasional dan investasi.
PFII juga diarahkan untuk menarik lembaga pengelola kekayaan keluarga atau family office. Dengan demikian, Indonesia diharapkan memiliki ekosistem keuangan yang lebih kompetitif.
UU Nomor 6 Tahun 2026 tidak hanya mengatur pembentukan pusat finansial. Regulasi tersebut juga memuat berbagai fasilitas perpajakan bagi pihak yang memenuhi persyaratan.
Penerima fasilitas mencakup pelaku usaha, tenaga ahli sektor keuangan, hakim ad hoc, serta subjek pajak luar negeri tertentu.
Namun, fasilitas tersebut tidak berlaku secara otomatis bagi seluruh perusahaan atau individu. Setiap penerima tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Oleh sebab itu, pelaku usaha yang berencana menjalankan kegiatan di PFII perlu mempelajari ketentuan lebih lanjut. Pemahaman mengenai fasilitas pajak dapat membantu perencanaan investasi dan kepatuhan perusahaan.
4. Pemerintah Menanggung PPN Tiket Pesawat Domestik saat Nataru
Selanjutnya, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 77 Tahun 2026. Peraturan ini mengatur pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP atas tiket pesawat domestik.
Fasilitas tersebut diberikan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah menanggung PPN sebesar 100% atas komponen yang menjadi dasar pengenaan fasilitas. Komponen tersebut mencakup tarif dasar atau base fare dan fuel surcharge.
Namun, insentif ini memiliki batasan periode. Pembelian tiket yang memperoleh fasilitas dilakukan mulai 20 Oktober 2026 sampai 10 Januari 2027.
Sementara itu, periode penerbangan yang memperoleh fasilitas berlangsung pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.
Insentif tersebut ditujukan untuk penerbangan kelas ekonomi dalam negeri. Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan kelas penerbangan dan tanggal perjalanan.
Bagi pelaku usaha penerbangan, ketentuan ini juga perlu diperhatikan. Perusahaan harus memastikan pelaksanaan fasilitas sesuai dengan ketentuan PMK 77/2026.
Dengan demikian, insentif PPN DTP bukan berarti seluruh tiket pesawat memperoleh fasilitas tanpa batas. Periode pembelian, jadwal penerbangan, dan jenis layanan tetap menjadi faktor penting.
5. Perizinan Konsultan Pajak Beralih ke Aplikasi Satu-ProfKeu
Perubahan berikutnya berkaitan dengan layanan perizinan profesi keuangan. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan meluncurkan aplikasi Satu-ProfKeu.
Platform berbasis website ini menjadi pengganti Sistem Informasi Konsultan Pajak atau SIKOP. Perubahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan layanan administrasi profesi keuangan.
Implementasi layanan perizinan konsultan pajak melalui Satu-ProfKeu tercantum dalam Surat Edaran Nomor SE-6/SK/2026.
Berdasarkan surat edaran tersebut, layanan perizinan mulai diselenggarakan melalui Satu-ProfKeu pada 27 Oktober 2026.
Perubahan ini penting bagi konsultan pajak yang membutuhkan layanan administrasi profesi. Sebab, pengguna perlu menyesuaikan diri dengan platform yang telah ditetapkan.
Selain itu, perpindahan sistem dapat memengaruhi proses pengajuan maupun pengelolaan perizinan. Karena itu, konsultan pajak perlu mengikuti informasi resmi dari Kementerian Keuangan.
Bagi calon konsultan pajak, pemahaman mengenai sistem baru juga menjadi hal penting. Dengan demikian, proses administrasi dapat dilakukan melalui saluran yang sesuai.
6. PER-12/BC/2026 Memperbarui Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai
Pada sektor kepabeanan dan cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan PER-12/BC/2026.
Peraturan ini mengatur tata laksana pemeriksaan kepatuhan pengusaha barang kena cukai atau BKC. Ketentuan tersebut menggantikan PER-10/BC/2023.
PER-12/BC/2026 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Artinya, pelaku usaha masih memiliki waktu untuk mempelajari perubahan sebelum penerapannya.
Pembaruan ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha BKC. Selain itu, regulasi bertujuan menstandardisasi tata kelola analisis dokumen cukai dan pemeriksaan kepatuhan.
Salah satu perubahan berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan kepatuhan. Regulasi juga memperinci penentuan objek pemeriksaan.
Selain itu, terdapat pengaturan khusus mengenai analisis dokumen cukai bagi pengusaha pabrik hasil tembakau.
Dengan adanya ketentuan tersebut, pengusaha barang kena cukai perlu meninjau kembali kesiapan administrasinya. Dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha harus dikelola secara tertib.
Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menunggu sampai pemeriksaan dilakukan. Persiapan sejak awal dapat membantu mengurangi risiko ketidaksesuaian administrasi.
7. PMK 70/2026 Mengatur Penggunaan Pajak Rokok untuk Penegakan Hukum
Pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 70 Tahun 2026. Regulasi ini mengatur penggunaan penerimaan pajak rokok untuk mendukung penegakan hukum.
Ketentuan tersebut diundangkan dan mulai berlaku pada 8 Oktober 2026.
Melalui aturan ini, penerimaan pajak rokok dapat digunakan untuk mendukung penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai oleh pemerintah pusat.
Kebijakan tersebut memberikan pedoman mengenai pemanfaatan penerimaan pajak rokok. Dengan demikian, penggunaannya memiliki dasar pengaturan yang lebih jelas.
Selain itu, kebijakan ini berkaitan dengan upaya pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai. Pengawasan tersebut penting untuk mendukung kepatuhan terhadap ketentuan cukai.
Bagi masyarakat, kebijakan ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak rokok tidak hanya berkaitan dengan aspek pendapatan. Penerimaan tersebut juga dapat mendukung kegiatan penegakan hukum sesuai ketentuan.
8. PMK 69/2026 Menyesuaikan Tarif Impor Barang Asal Jepang
Dalam bidang kepabeanan, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 69 Tahun 2026.
Peraturan ini menyesuaikan tarif bea masuk preferensi untuk barang impor asal Jepang. Penyesuaian dilakukan dalam kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJEPA.
PMK 69/2026 mulai berlaku pada 2 Oktober 2026. Regulasi tersebut merevisi ketentuan sebelumnya, yaitu PMK 60/2026.
Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi implementasi IJEPA. Dengan demikian, penyesuaian tarif memiliki hubungan dengan pelaksanaan kerja sama perdagangan Indonesia dan Jepang.
Bagi perusahaan importir, perubahan tarif perlu diperhatikan sebelum melakukan transaksi impor. Sebab, tarif bea masuk dapat memengaruhi perhitungan biaya impor.
Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa barang yang diimpor memenuhi persyaratan untuk memperoleh tarif preferensi. Dokumen asal barang dan ketentuan terkait perlu diperiksa secara cermat.
Oleh sebab itu, importir sebaiknya tidak hanya mengandalkan informasi tarif secara umum. Pemeriksaan klasifikasi barang dan persyaratan fasilitas tetap diperlukan.
9. PER-13/BC/2026 Memperbarui Ketentuan Kuota Impor dengan Fasilitas Bea Masuk
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2026.
Peraturan ini memperbarui tata laksana pemotongan kuota barang impor yang memperoleh fasilitas kepabeanan.
Fasilitas tersebut dapat berupa pembebasan bea masuk, keringanan bea masuk, atau bea masuk ditanggung pemerintah.
PER-13/BC/2026 mulai berlaku pada 2 Oktober 2026. Regulasi ini mengubah ketentuan sebelumnya dalam PER-10/BC/2022.
Penyesuaian dilakukan untuk memperbarui pengelolaan data pemotongan kuota barang impor. Dengan demikian, administrasi pemanfaatan fasilitas dapat mengikuti ketentuan terbaru.
Bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas impor, perubahan ini perlu menjadi perhatian. Pengelolaan kuota harus dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan permasalahan administrasi.
Selain itu, perusahaan perlu memastikan data impor sesuai dengan dokumen pendukung. Ketidaksesuaian data dapat memengaruhi proses pemanfaatan fasilitas.
10. PER-11/PJ/2026 Mengatur Penyedia Printer Meterai Teraan Digital
Direktorat Jenderal Pajak juga menerbitkan PER-11/PJ/2026. Peraturan ini mengatur penyedia printer meterai teraan digital atau MTD.
Ketentuan tersebut merupakan tindak lanjut atas penggunaan meterai teraan digital yang sebelumnya diatur melalui PMK 78/2024.
PER-11/PJ/2026 telah berlaku sejak 22 September 2026. Meskipun tanggal berlakunya berada pada September, aturan ini turut masuk dalam rangkuman regulasi yang dibahas pada Oktober.
Melalui ketentuan tersebut, DJP mengatur aspek penyedia printer MTD. DJP juga membuka pendaftaran bagi penyedia printer melalui Pengumuman Nomor PENG-58/PJ.09/2026.
Perkembangan ini penting bagi pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan meterai digital. Sebab, penyelenggaraan layanan harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan DJP.
Selain itu, masyarakat dan pelaku usaha perlu memahami penggunaan meterai sesuai aturan. Pemilihan layanan yang tepat dapat membantu memastikan dokumen memenuhi ketentuan bea meterai.
Apa Dampak Aturan Perpajakan Oktober 2026 bagi Wajib Pajak?
Beragamnya regulasi yang terbit menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak hanya menyasar satu sektor. Oleh karena itu, setiap wajib pajak perlu mengidentifikasi aturan yang berkaitan dengan kegiatannya.
1. Perusahaan Perlu Memperbarui Administrasi Pajak
Pertama, perusahaan perlu mengevaluasi prosedur administrasi perpajakan. Perubahan tata cara pembayaran dan pengajuan keberatan dapat memengaruhi proses internal.
Selain itu, perusahaan perlu memastikan pencatatan kewajiban pajak berjalan secara tertib. Dokumen pendukung harus tersedia apabila diperlukan dalam proses penelitian atau pemeriksaan.
2. Importir Perlu Memeriksa Ketentuan Kepabeanan
Kedua, perusahaan yang melakukan impor perlu memperhatikan perubahan tarif dan kuota fasilitas.
Penyesuaian PMK 69/2026 dan PER-13/BC/2026 dapat berkaitan dengan perhitungan biaya impor. Karena itu, importir perlu memeriksa klasifikasi barang dan persyaratan fasilitas.
3. Wajib Pajak Perlu Memahami Fasilitas Pengurangan Sanksi
Ketiga, wajib pajak yang memiliki sanksi administratif perlu memeriksa kemungkinan memperoleh pengurangan.
Namun, pengajuan tidak boleh dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Jenis sanksi, periode, dan persyaratan harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Konsultan Pajak Perlu Mengikuti Perubahan Sistem Perizinan
Keempat, konsultan pajak perlu menyesuaikan proses administrasi profesinya. Penggunaan Satu-ProfKeu menjadi bagian penting dalam pengelolaan layanan perizinan.
Selain itu, pemahaman terhadap perubahan regulasi dapat membantu konsultan memberikan informasi yang tepat kepada klien.
5. Pelaku Usaha Perlu Menilai Pengaruh Insentif Pajak
Kelima, pelaku usaha perlu mengidentifikasi fasilitas yang relevan dengan aktivitas bisnisnya.
Contohnya, perusahaan yang bergerak dalam sektor penerbangan perlu memperhatikan ketentuan PPN DTP. Sementara itu, pelaku usaha di PFII perlu mempelajari fasilitas yang tersedia.
Dengan demikian, pemanfaatan fasilitas dapat dilakukan secara tepat dan sesuai persyaratan.
Langkah yang Sebaiknya Dilakukan Wajib Pajak
Menghadapi berbagai perubahan regulasi, wajib pajak sebaiknya memiliki langkah antisipasi. Langkah tersebut tidak harus rumit, tetapi perlu dilakukan secara konsisten.
Pertama, lakukan pemantauan terhadap peraturan resmi dari DJP, DJBC, dan Kementerian Keuangan. Informasi dari sumber resmi membantu mengurangi risiko kesalahan pemahaman.
Kedua, identifikasi regulasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Tidak semua perubahan memiliki dampak yang sama bagi setiap perusahaan.
Ketiga, periksa kembali dokumen perpajakan dan pencatatan transaksi. Pastikan seluruh informasi sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Keempat, evaluasi prosedur internal apabila terdapat perubahan ketentuan. Penyesuaian lebih awal dapat membantu mencegah kesalahan administrasi.
Kelima, pertimbangkan konsultasi dengan tenaga profesional apabila terdapat ketentuan yang sulit dipahami. Pendampingan dapat membantu perusahaan menentukan langkah yang sesuai.
Selain itu, wajib pajak perlu menyimpan dokumen pendukung secara teratur. Dokumentasi yang baik akan memudahkan proses pelaporan dan pemeriksaan.
Kesimpulan
Aturan perpajakan Oktober 2026 menunjukkan adanya pembaruan kebijakan di berbagai bidang. Perubahan tersebut mencakup prosedur administrasi, pengurangan sanksi, fasilitas investasi, hingga ketentuan kepabeanan dan cukai.
Beberapa regulasi penting di antaranya PMK 71/2026, KEP-239/PJ/2026, UU 6/2026, PMK 77/2026, dan PMK 70/2026. Selain itu, terdapat pembaruan perizinan melalui Satu-ProfKeu serta aturan teknis dari DJP dan DJBC.
Namun, wajib pajak perlu memahami bahwa setiap regulasi memiliki ruang lingkup dan persyaratan berbeda. Tidak semua fasilitas dapat digunakan oleh seluruh wajib pajak.
Oleh karena itu, pemantauan regulasi dan evaluasi administrasi perlu dilakukan secara berkala. Dengan pemahaman yang tepat, perusahaan dapat menjaga kepatuhan sekaligus mengelola risiko perpajakan.
Butuh Pendampingan untuk Memahami Peraturan Pajak Terbaru?
Perubahan regulasi perpajakan dapat memengaruhi kewajiban administrasi dan kegiatan operasional perusahaan. Karena itu, memahami aturan saja terkadang belum cukup. Wajib pajak juga perlu memastikan penerapannya sesuai kondisi usaha.
Melalui pendampingan profesional, Anda dapat memperoleh bantuan dalam memahami kewajiban perpajakan, mengevaluasi administrasi, serta mengidentifikasi risiko pajak.
Jangan menunggu sampai muncul kesalahan pelaporan atau permasalahan perpajakan. Pastikan kewajiban pajak Anda dikelola dengan lebih terarah dan sesuai ketentuan.
Kunjungi Jasa Konsultan Pajak untuk mengetahui layanan konsultasi dan pendampingan perpajakan bagi kebutuhan bisnis maupun pribadi Anda.
Dengan dukungan tenaga profesional, pengelolaan pajak dapat menjadi lebih tertib, terencana, dan membantu menjaga kepatuhan usaha Anda.