Kurang Ungkap Harta Saat PPS? Ini Cara Mendapatkan Penghapusan Sanksi Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kesempatan kepada peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang belum mengungkapkan seluruh hartanya. Melalui kebijakan terbaru, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Aturan ini membuka peluang pengurangan sanksi hingga 100%, sepanjang wajib pajak memenuhi persyaratan.
Kesempatan ini menjadi perhatian bagi peserta PPS. Sebab, sebagian wajib pajak mungkin memiliki kekurangan pencatatan ketika mengikuti program tersebut. Selain itu, data pihak ketiga dapat menunjukkan perbedaan antara harta yang dilaporkan dan kondisi sebenarnya.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa kekhilafan dapat terjadi dalam proses pengungkapan. Misalnya, wajib pajak menggunakan bantuan konsultan, kuasa, atau karyawan pajak. Akibatnya, terdapat kemungkinan informasi aset belum tercatat secara lengkap.
Namun, fasilitas ini bukan berarti seluruh kewajiban pajak dihapus. Pengurangan hanya diberikan terhadap sanksi administratif yang memenuhi ketentuan. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memahami syarat, periode, dan prosedur pengajuannya.
Apa Itu Penghapusan Sanksi Peserta PPS?
Penghapusan sanksi peserta PPS merupakan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria dalam KEP-239/PJ/2026.
Pada dasarnya, PPS merupakan program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta secara sukarela. Program tersebut dilaksanakan pada 2022. Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK 196/2021.
Melalui PPS, wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan. Pengungkapan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH). Selanjutnya, peserta membayar PPh final sesuai ketentuan program.
Namun, tidak semua peserta berhasil mengungkapkan seluruh hartanya. Ada kemungkinan aset tertentu terlewat dalam pencatatan. Selain itu, informasi yang dimiliki wajib pajak mungkin belum lengkap ketika mengikuti program.
Apabila DJP kemudian menemukan data harta yang belum atau kurang diungkapkan, konsekuensi perpajakan dapat timbul. Harta tersebut dapat diperlakukan sebagai tambahan penghasilan sesuai ketentuan PPS. Selanjutnya, DJP dapat menerbitkan surat ketetapan pajak.
Dalam kondisi tersebut, wajib pajak berpotensi menghadapi pokok pajak dan sanksi administratif. Oleh karena itu, KEP-239/PJ/2026 memberikan ruang untuk mengajukan pengurangan sanksi.
Mengapa DJP Membuka Kesempatan Pengurangan Sanksi?
DJP menemukan adanya peserta PPS yang memiliki ketidaksesuaian data. Perbedaan tersebut dapat terlihat melalui informasi pihak ketiga.
Misalnya, akumulasi aset wajib pajak tidak sesuai dengan profil penghasilan yang dilaporkan. Kondisi sebaliknya juga dapat terjadi. Nilai harta yang diungkapkan mungkin tidak sejalan dengan informasi penghasilan pada SPT tahun berikutnya.
Selain itu, kesalahan dapat terjadi karena proses pengungkapan melibatkan pihak lain. Wajib pajak mungkin menggunakan jasa konsultan atau kuasa. Ada pula yang menyerahkan pencatatan kepada karyawan bagian pajak.
Akibatnya, sebagian informasi aset berpotensi tidak tercatat. Kondisi tersebut dapat terjadi karena kekhilafan administratif. Namun, setiap permohonan tetap harus diperiksa berdasarkan ketentuan.
DJP membuka kesempatan ini agar wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban secara lebih proporsional. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan.
Dengan demikian, pengurangan sanksi bukan fasilitas otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan. DJP tetap memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan permohonan tersebut.
Dasar Hukum Penghapusan Sanksi Peserta PPS
Ketentuan pengurangan sanksi ini tercantum dalam KEP-239/PJ/2026. Keputusan tersebut ditetapkan pada 8 Oktober 2026 dan mulai berlaku pada tanggal penetapannya.
Selain itu, keputusan ini merujuk pada beberapa ketentuan perpajakan. Salah satunya adalah Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada DJP untuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif.
Dasar hukum lainnya adalah PMK 118/2024. Peraturan tersebut telah mengalami perubahan melalui PMK 71/2026. Ketentuan ini mengatur tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan.
Sementara itu, ketentuan PPS tetap mengacu pada PMK 196/2021. Peraturan tersebut mengatur tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela wajib pajak.
Dengan adanya dasar hukum tersebut, pengurangan sanksi memiliki landasan administratif. Wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan hanya berdasarkan alasan pribadi. Pengajuan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berapa Besaran Pengurangan Sanksi Peserta PPS?
Salah satu hal penting dalam kebijakan ini adalah besaran pengurangan sanksi. KEP-239/PJ/2026 menetapkan tiga tingkat pengurangan.
Besarnya pengurangan bergantung pada waktu pelunasan pokok pajak. Semakin cepat pokok pajak dilunasi, semakin besar pengurangan sanksinya.
Berikut rinciannya:
| Waktu pelunasan pokok pajak | Pengurangan sanksi |
|---|---|
| Paling lambat 1 bulan setelah SKPKB diterbitkan | 100% |
| Lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan setelah SKPKB diterbitkan | 50% |
| Lebih dari 2 bulan setelah SKPKB diterbitkan, dengan tetap memenuhi batas akhir 31 Desember 2027 | 25% |
Dengan demikian, pelunasan lebih cepat memberikan manfaat lebih besar. Namun, wajib pajak tetap perlu memperhatikan tanggal penerbitan surat ketetapan.
Selain itu, pokok pajak harus dibayar atau disetor paling lambat 31 Desember 2027. Ketentuan ini berlaku untuk fasilitas pengurangan sanksi atas harta PPS dalam KEP-239/PJ/2026.
Penting dipahami bahwa pengurangan 100% tidak berarti pokok pajak ikut dihapus. Fasilitas tersebut hanya mengurangi sanksi administratif. Pokok pajak yang terutang tetap harus dilunasi.
Contoh Perhitungan Pengurangan Sanksi PPS
Agar lebih mudah dipahami, berikut ilustrasi sederhana mengenai penerapan fasilitas tersebut.
Misalnya, DJP menerbitkan SKPKB atas harta yang belum diungkapkan. Dalam surat ketetapan tersebut, pokok pajak sebesar Rp100 juta. Sementara itu, sanksi administratif tercatat sebesar Rp24 juta.
Dengan demikian, total tagihan sebelum pengurangan adalah Rp124 juta.
Apabila wajib pajak melunasi pokok pajak dalam satu bulan setelah SKPKB diterbitkan, pengurangan sanksi mencapai 100%. Artinya, sanksi sebesar Rp24 juta dapat dihapus sesuai fasilitas.
Selanjutnya, apabila pelunasan dilakukan setelah satu bulan hingga dua bulan, pengurangan sanksinya sebesar 50%. Dengan demikian, sanksi yang masih harus dibayar menjadi Rp12 juta.
Sementara itu, apabila pelunasan dilakukan setelah dua bulan, pengurangan sanksi menjadi 25%. Artinya, sanksi yang tersisa sebesar Rp18 juta.
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Pokok pajak | Rp100.000.000 |
| Sanksi awal | Rp24.000.000 |
| Pengurangan 100% | Sanksi tersisa Rp0 |
| Pengurangan 50% | Sanksi tersisa Rp12.000.000 |
| Pengurangan 25% | Sanksi tersisa Rp18.000.000 |
Ilustrasi tersebut hanya menggambarkan mekanisme pengurangan. Perhitungan sebenarnya harus mengikuti surat ketetapan dan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, wajib pajak perlu memeriksa tanggal penerbitan SKPKB. Jangan sampai salah menentukan batas waktu pelunasan.
Syarat Mendapatkan Pengurangan Sanksi PPS
Tidak semua peserta PPS otomatis memperoleh fasilitas pengurangan sanksi. Wajib pajak harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam KEP-239/PJ/2026.
Selain memenuhi ketentuan umum dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK 71/2026, terdapat persyaratan khusus.
Berikut empat persyaratan yang perlu diperhatikan.
1. Tidak Mengajukan Gugatan atau Upaya Hukum Lain
Pertama, wajib pajak tidak sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya terkait ketetapan yang dimohonkan pengurangan.
Wajib pajak perlu melampirkan surat pernyataan tidak mengajukan gugatan. Dokumen tersebut harus ditandatangani di atas meterai.
Untuk wajib pajak orang pribadi, pernyataan ditandatangani oleh wajib pajak sendiri. Sementara itu, untuk badan usaha, pernyataan ditandatangani oleh wakil wajib pajak.
2. Gugatan atau Upaya Hukum yang Diajukan Telah Dicabut
Selanjutnya, wajib pajak yang sebelumnya mengajukan gugatan tetap dapat memenuhi persyaratan. Namun, gugatan atau upaya hukum tersebut harus sudah dicabut.
Wajib pajak perlu melampirkan surat permohonan pencabutan. Dokumen ini menjadi bukti bahwa proses hukum terkait telah dihentikan sesuai ketentuan.
Karena itu, pastikan status gugatan sebelum mengajukan permohonan. Jangan mengabaikan persyaratan administratif tersebut.
3. Menyampaikan Surat Pernyataan Kekhilafan
Berikutnya, wajib pajak harus menyampaikan surat pernyataan. Isinya menjelaskan bahwa sanksi administratif timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak.
Surat tersebut juga harus ditandatangani di atas meterai. Penandatangan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau wakil wajib pajak badan.
Pernyataan ini menjadi bagian penting dalam permohonan. Namun, wajib pajak tetap harus memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Sanksi yang Dimohonkan Belum Dibayar
Persyaratan terakhir berkaitan dengan status pembayaran sanksi. Pengurangan atau penghapusan hanya diberikan terhadap sanksi administratif yang belum dibayar atau belum dilunasi.
Dengan demikian, sanksi yang sudah dilunasi tidak termasuk dalam fasilitas ini. Wajib pajak perlu memeriksa rincian pembayaran sebelum mengajukan permohonan.
Selain itu, pastikan permohonan hanya mencakup sanksi yang memenuhi ketentuan. Pemeriksaan dokumen menjadi langkah penting sebelum pengajuan.
Batas Waktu Pengurangan Sanksi bagi Peserta PPS
Selain persyaratan, periode penerbitan surat ketetapan juga perlu diperhatikan. KEP-239/PJ/2026 menetapkan batas waktu khusus bagi peserta PPS.
Surat ketetapan pajak harus diterbitkan mulai 8 Oktober 2026 sampai dengan 31 Desember 2027. Ketetapan tersebut harus berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan.
Selanjutnya, pokok pajak terutang harus dibayar atau disetor paling lambat 31 Desember 2027.
Selain batas waktu pelunasan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi berdasarkan KEP-239/PJ/2026 secara umum harus disampaikan paling lambat 1 Oktober 2028.
Dengan demikian, terdapat beberapa tanggal penting yang tidak boleh tertukar:
- 8 Oktober 2026: awal periode penerbitan surat ketetapan yang memenuhi fasilitas.
- 31 Desember 2027: batas akhir penerbitan ketetapan dan pelunasan pokok pajak untuk fasilitas PPS ini.
- 1 Oktober 2028: batas akhir pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi.
Oleh karena itu, wajib pajak perlu mengelola jadwal secara cermat. Jangan hanya memperhatikan batas akhir permohonan. Periode penerbitan ketetapan dan pelunasan pokok pajak juga menentukan kelayakan fasilitas.
Apa Saja Sanksi yang Dapat Dikurangi?
Sanksi yang menjadi perhatian dalam ketentuan PPS berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan.
Berdasarkan ketentuan PPS, harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dapat diperlakukan sebagai tambahan penghasilan. Selanjutnya, penghasilan tersebut dikenai PPh final sesuai ketentuan.
Apabila DJP menemukan harta yang belum diungkapkan, pemeriksaan dapat berujung pada penerbitan SKPKB. Dalam kondisi tertentu, sanksi bunga dapat dikenakan sesuai Pasal 13 ayat (2) UU KUP.
Selain itu, SKPKBT dapat memuat sanksi kenaikan sesuai Pasal 15 ayat (2) UU KUP. Jenis sanksi yang tercantum bergantung pada hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Melalui KEP-239/PJ/2026, sanksi administratif tersebut dapat memperoleh pengurangan. Namun, pengajuan tetap harus memenuhi persyaratan khusus dan ketentuan umum.
Karena itu, wajib pajak perlu membaca isi surat ketetapan dengan teliti. Identifikasi pokok pajak dan sanksi secara terpisah. Langkah ini membantu menentukan bagian yang dapat dimohonkan pengurangan.
Apakah Pokok Pajak PPS Juga Dihapus?
Pertanyaan ini penting karena istilah penghapusan sanksi sering menimbulkan kesalahpahaman. Sebagian wajib pajak mungkin mengira seluruh tagihan dapat dihapus.
Namun, KEP-239/PJ/2026 secara khusus memberikan fasilitas terhadap sanksi administratif. Pokok pajak tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar.
Misalnya, wajib pajak menerima SKPKB dengan pokok pajak Rp100 juta. Sementara itu, sanksi administratifnya sebesar Rp24 juta.
Apabila memenuhi syarat pengurangan 100%, sanksi Rp24 juta dapat dihapus. Namun, pokok pajak Rp100 juta tetap harus dilunasi.
Dengan demikian, fasilitas ini bukan pengampunan pajak baru. Kebijakan tersebut juga tidak menghapus kewajiban pengungkapan dan pembayaran pokok pajak.
Oleh karena itu, wajib pajak perlu memahami ruang lingkup fasilitas. Pastikan pengajuan tidak didasarkan pada anggapan yang keliru.
Langkah yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak
Bagi peserta PPS yang merasa memiliki kekurangan pengungkapan harta, pemeriksaan administrasi sebaiknya segera dilakukan.
Pertama, kumpulkan dokumen PPS yang pernah disampaikan. Periksa kembali daftar harta, utang, dan nilai harta bersih.
Kedua, cocokkan data tersebut dengan dokumen pendukung. Contohnya berupa sertifikat properti, rekening, dokumen kendaraan, dan bukti kepemilikan aset lainnya.
Ketiga, periksa apakah DJP telah menerbitkan surat ketetapan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan. Pastikan tanggal penerbitannya sesuai periode fasilitas.
Keempat, identifikasi pokok pajak dan sanksi administratif. Hitung pula batas waktu pelunasan agar besaran pengurangan dapat diketahui.
Kelima, siapkan surat pernyataan sesuai ketentuan. Pastikan status gugatan dan pembayaran sanksi telah diperiksa.
Terakhir, ajukan permohonan kepada DJP dengan memenuhi prosedur yang berlaku. Simpan bukti penyampaian dan seluruh dokumen pendukung.
Selain itu, wajib pajak sebaiknya meminta bantuan profesional apabila terdapat perbedaan data yang kompleks. Pemeriksaan sejak awal dapat membantu mengurangi risiko kesalahan pengajuan.
Mengapa Pendampingan Pajak Penting dalam Pengajuan Pengurangan Sanksi?
Pengajuan pengurangan sanksi membutuhkan pemahaman terhadap dokumen dan ketentuan perpajakan. Kesalahan membaca surat ketetapan dapat menyebabkan pengajuan tidak tepat.
Selain itu, wajib pajak perlu memastikan bahwa harta yang diungkapkan sesuai dengan data pendukung. Perbedaan informasi dapat membutuhkan penjelasan tambahan.
Pendampingan profesional membantu meninjau riwayat PPS. Konsultan juga dapat membantu mengidentifikasi jenis sanksi dan persyaratan pengajuan.
Selanjutnya, pendampingan dapat membantu menyusun dokumen permohonan. Termasuk surat pernyataan dan bukti pendukung sesuai ketentuan.
Namun, keputusan pemberian pengurangan tetap berada pada DJP. Pendampingan tidak menjamin permohonan pasti disetujui. Oleh karena itu, setiap dokumen harus disiapkan secara benar.
Dengan administrasi yang tertata, wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara lebih terarah. Risiko kekeliruan juga dapat diminimalkan.
Kesimpulan
DJP membuka kesempatan bagi peserta PPS yang kurang mengungkapkan harta untuk memperoleh pengurangan sanksi administratif. Fasilitas tersebut diatur melalui KEP-239/PJ/2026.
Besaran pengurangan mencapai 100%, 50%, atau 25%. Persentasenya bergantung pada waktu pelunasan pokok pajak setelah SKPKB diterbitkan.
Namun, fasilitas ini memiliki persyaratan khusus. Wajib pajak harus memperhatikan status gugatan, surat pernyataan kekhilafan, dan status pembayaran sanksi.
Selain itu, surat ketetapan harus diterbitkan dalam periode 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2027. Pokok pajak terkait juga harus dilunasi paling lambat 31 Desember 2027.
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi berdasarkan keputusan tersebut harus disampaikan paling lambat 1 Oktober 2028. Dengan demikian, wajib pajak perlu memeriksa kelayakan dan jadwal sejak dini.
Penting diingat, fasilitas ini hanya mengurangi sanksi administratif. Pokok pajak tetap wajib dilunasi sesuai ketentuan.
Butuh Pendampingan Pengurangan Sanksi Pajak? Hubungi Jasa Konsultan Pajak
Menghadapi ketetapan pajak akibat kurang pengungkapan harta membutuhkan ketelitian. Terlebih lagi, proses pengajuan pengurangan sanksi memiliki persyaratan dan batas waktu tertentu.
Jangan sampai kesalahan administrasi membuat kesempatan memperoleh fasilitas terlewat. Karena itu, pemeriksaan dokumen dan konsultasi perpajakan dapat membantu Anda mengambil langkah yang tepat.
Kunjungi website resmi kami untuk mendapatkan informasi layanan lebih lanjut:
https://jasa-konsultan-pajak.com/
Kelola kewajiban perpajakan dengan lebih cermat. Pastikan setiap langkah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.