Penghapusan Sanksi Pajak: Aturan PMK 71/2026
Penghapusan sanksi pajak menjadi perhatian wajib pajak setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026. Aturan ini memberikan ruang bagi Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif tertentu. Namun, fasilitas tersebut tidak berlaku otomatis bagi semua wajib pajak.
Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan secara lebih tertib. Selain itu, wajib pajak memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan pokok pajak dengan mekanisme yang telah disempurnakan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengevaluasi kewajiban perpajakannya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
PMK 71/2026 mulai berlaku pada 2 Oktober 2026. Peraturan ini mengubah PMK 118 Tahun 2024 mengenai pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan.
Meskipun demikian, wajib pajak perlu memahami ruang lingkup kebijakan tersebut. Pengurangan sanksi tidak berarti pokok pajak ikut dihapus. Oleh karena itu, pemeriksaan dokumen dan pemahaman terhadap persyaratan menjadi langkah penting sebelum mengajukan permohonan.
Apa Itu Penghapusan Sanksi Pajak?
Penghapusan sanksi pajak merupakan fasilitas yang memungkinkan sanksi administratif tertentu dihapus sesuai ketentuan perpajakan. Dalam keadaan tertentu, wajib pajak juga dapat memperoleh pengurangan sanksi. Namun, keputusan tersebut tetap mengikuti persyaratan yang berlaku.
Sanksi administratif dapat timbul akibat berbagai kondisi. Contohnya meliputi keterlambatan pembayaran, keterlambatan pelaporan, atau kondisi lain yang diatur dalam peraturan perpajakan. Besaran sanksi bergantung pada jenis pelanggaran dan dasar hukum yang digunakan.
Melalui PMK 71/2026, pemerintah menyempurnakan mekanisme pengurangan dan penghapusan sanksi. Selain itu, Pasal 27A memberikan ruang diskresi terbatas kepada Dirjen Pajak untuk menjalankan program tertentu dalam rangka mendorong perekonomian nasional.
Namun, fasilitas ini bukan pembebasan umum bagi seluruh wajib pajak. Setiap permohonan harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Dengan demikian, wajib pajak perlu menilai kelayakan permohonannya berdasarkan kondisi masing-masing.
Apa Peran PMK 71/2026 dalam Penghapusan Sanksi Pajak?
PMK 71/2026 merupakan perubahan atas PMK 118/2024. Perubahan tersebut menyempurnakan beberapa ketentuan administrasi perpajakan, termasuk tata cara pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
Salah satu perubahan penting berkaitan dengan cara pembayaran utang pajak. Sebelumnya, pembayaran dapat diperhitungkan secara proporsional antara pokok pajak dan sanksi administratif. Namun, mekanisme baru mengutamakan pelunasan pokok utang pajak terlebih dahulu.
Dengan mekanisme tersebut, wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pokok pajaknya. Selanjutnya, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi apabila memenuhi persyaratan.
Selain itu, PMK 71/2026 memperjelas ruang diskresi Dirjen Pajak. Kewenangan ini diberikan untuk mendukung penyelesaian kewajiban perpajakan dan mendorong perekonomian nasional.
Meski begitu, diskresi bukan berarti keputusan diberikan tanpa batas. Penggunaannya tetap terikat pada peraturan, kriteria, dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memeriksa ketentuan teknis sebelum mengajukan permohonan.
Apa yang Dimaksud dengan Diskresi Dirjen Pajak?
Diskresi merupakan ruang kewenangan untuk mengambil keputusan dalam batas yang diberikan oleh peraturan. Dalam konteks PMK 71/2026, kewenangan tersebut berkaitan dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tertentu.
Dirjen Pajak dapat menggunakan kewenangan ini dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi.
Menurut pemberitaan DDTCNews, Pasal 27A PMK 71/2026 memberikan ruang bagi Dirjen Pajak untuk menjalankan program pengurangan atau penghapusan sanksi. Permohonan dalam kerangka ketentuan tersebut diajukan paling lama dua tahun sejak PMK 71/2026 berlaku.
Dengan demikian, wajib pajak perlu membedakan kewenangan diskresi dengan hak memperoleh penghapusan sanksi secara otomatis. Adanya kewenangan tersebut tidak menjamin seluruh permohonan akan dikabulkan.
Selain itu, setiap permohonan perlu didukung dokumen yang sesuai. Penjelasan mengenai kondisi wajib pajak dan pemenuhan persyaratan akan menjadi bagian penting dalam proses administrasi.
Jenis Sanksi yang Dapat Memperoleh Pengurangan atau Penghapusan
Program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif memiliki ruang lingkup tertentu. Jenis sanksi dan persyaratan khususnya perlu diperiksa berdasarkan keputusan pelaksanaan yang berlaku.
Melalui Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026, pemerintah menetapkan rincian program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Program tersebut mencakup beberapa jenis sanksi yang berkaitan dengan pelaporan, pembayaran, dan ketetapan pajak.
Berikut beberapa kelompok yang perlu diperhatikan.
1. Sanksi akibat keterlambatan pelaporan SPT
Pertama, program ini mencakup sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak sampai dengan 2025. Selain itu, cakupannya meliputi SPT Masa sampai dengan masa pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar.
Namun, wajib pajak perlu memeriksa ketentuan rinci untuk jenis SPT yang dimiliki. Tidak semua keterlambatan otomatis memenuhi persyaratan program.
2. Sanksi atas pembetulan SPT
Kedua, sanksi tertentu yang timbul akibat pembetulan SPT atas kemauan sendiri dapat masuk dalam cakupan program. Kondisi ini relevan bagi wajib pajak yang menemukan kesalahan dalam laporan sebelumnya.
Meskipun demikian, pembetulan harus dilakukan sesuai ketentuan. Wajib pajak juga perlu memastikan bahwa jenis sanksi dan periode pajaknya termasuk dalam ruang lingkup kebijakan.
3. Sanksi akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran
Ketiga, program ini mencakup sanksi tertentu atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Oleh karena itu, wajib pajak yang masih memiliki kewajiban tertunda dapat meninjau kelayakannya.
Namun, pokok pajak tetap perlu diperhatikan. Fasilitas pengurangan sanksi tidak serta-merta menghilangkan kewajiban membayar pokok pajak.
4. Sanksi dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak
Keempat, cakupan program juga dapat meliputi sanksi administratif yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), SKP Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak (STP).
Selain itu, sanksi tertentu yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela juga termasuk dalam cakupan yang diberitakan. Namun, penerapannya tetap mengikuti ketentuan khusus yang berlaku.
Oleh karena itu, wajib pajak perlu mengidentifikasi jenis surat dan dasar sanksinya terlebih dahulu. Langkah ini membantu menentukan apakah fasilitas dapat diajukan.
Berapa Besar Pengurangan Sanksi Pajak?
Besaran pengurangan sanksi bergantung pada jenis sanksi dan waktu pemenuhan kewajiban. Karena itu, wajib pajak tidak sebaiknya menganggap semua sanksi akan dihapus sebesar 100%.
Berdasarkan program yang diatur dalam KEP-239/PJ/2026, pengurangan sanksi untuk sejumlah kategori dikaitkan dengan waktu pelunasan pokok pajak. Jadwalnya berbeda menurut jenis sanksi dan kondisi ketetapan pajak.
Untuk kategori tertentu, jadwal yang diberitakan mencakup pengurangan 100% jika pokok pajak dilunasi pada periode 8 Oktober sampai 31 Desember 2026. Apabila pelunasan dilakukan pada 1 Januari sampai 31 Maret 2027, pengurangan yang disebutkan adalah 50%. Sementara itu, untuk periode 1 April sampai 30 Juni 2027, pengurangan pada kategori tersebut adalah 20%.
Perlu diperhatikan: jadwal tersebut tidak boleh diterapkan secara umum pada semua jenis sanksi. Kategori pembetulan SPT, misalnya, dapat memiliki jadwal pengurangan tersendiri. Oleh karena itu, wajib pajak harus merujuk pada rincian KEP-239/PJ/2026 sesuai jenis sanksinya.
Dengan demikian, waktu penyelesaian kewajiban dapat memengaruhi manfaat yang diperoleh. Pemeriksaan sejak awal membantu wajib pajak menentukan prioritas pembayaran secara lebih tepat.
Apakah Penghapusan Sanksi Berarti Pemutihan Pajak?
Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif bukan berarti pemutihan seluruh kewajiban pajak. Pemerintah menegaskan bahwa pokok utang pajak tetap harus diselesaikan.
Artinya, fasilitas ini berfokus pada sanksi administratif yang memenuhi persyaratan. Wajib pajak tetap perlu menghitung dan melunasi pokok pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki pokok pajak yang belum dilunasi dan sanksi administratif yang terkait. Jika perusahaan memenuhi persyaratan program, sanksinya mungkin dapat dikurangi atau dihapus. Namun, kewajiban pokoknya tetap harus diselesaikan.
Selain itu, pengurangan sanksi tidak otomatis berlaku hanya karena wajib pajak memiliki utang pajak. Permohonan dan persyaratan yang relevan tetap perlu dipenuhi.
Oleh karena itu, istilah “pemutihan pajak” perlu digunakan secara hati-hati. Wajib pajak sebaiknya memahami fasilitas ini sebagai program pengurangan atau penghapusan sanksi berdasarkan aturan tertentu, bukan penghapusan seluruh utang pajak.
Apa Syarat Mengajukan Penghapusan Sanksi Pajak?
Sebelum mengajukan permohonan, wajib pajak perlu memeriksa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Pemeriksaan tersebut penting agar permohonan tidak disiapkan berdasarkan asumsi yang keliru.
Berdasarkan pemberitaan mengenai KEP-239/PJ/2026, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu diperhatikan. Di antaranya berkaitan dengan upaya hukum, pernyataan wajib pajak, serta status pembayaran sanksi.
Berikut beberapa hal yang perlu diperiksa.
1. Memeriksa status upaya hukum
Pertama, wajib pajak perlu memastikan status gugatan atau upaya hukum lainnya. Ketentuan program mencantumkan kondisi tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum tertentu.
Apabila wajib pajak pernah mengajukannya, terdapat ketentuan mengenai pencabutan. Karena itu, status perkara perlu diperiksa sebelum permohonan disampaikan.
2. Menyiapkan surat pernyataan
Kedua, wajib pajak perlu menyiapkan surat pernyataan sesuai persyaratan program. Surat tersebut berkaitan dengan pernyataan bahwa sanksi administratif timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak.
Namun, isi pernyataan harus sesuai fakta. Wajib pajak sebaiknya tidak membuat pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Memastikan sanksi belum dibayar
Ketiga, ketentuan program menyebutkan bahwa pengurangan atau penghapusan hanya diberikan terhadap sanksi administratif yang belum dibayar atau belum dilunasi. Oleh karena itu, status pembayaran perlu diperiksa terlebih dahulu.
Selain itu, bukti pembayaran pokok pajak harus disiapkan jika menjadi persyaratan untuk kategori yang diajukan. Dengan demikian, dokumen yang disampaikan dapat mendukung permohonan secara tepat.
4. Memeriksa persyaratan khusus
Terakhir, wajib pajak perlu memeriksa ketentuan khusus berdasarkan jenis sanksi. Setiap kategori dapat memiliki periode, dokumen, dan ketentuan pelaksanaan yang berbeda.
Oleh sebab itu, jangan hanya mengandalkan informasi ringkas dari media. Periksa keputusan resmi dan panduan DJP sebelum mengambil tindakan.
Bagaimana Cara Mengajukan Permohonan melalui Coretax?
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi dapat disampaikan melalui Coretax DJP sesuai mekanisme yang tersedia. Namun, wajib pajak perlu memastikan jenis layanan dan dokumen yang digunakan sudah tepat.
Berikut langkah umum yang dapat dijadikan panduan awal.
Pertama, periksa dokumen perpajakan. Identifikasi surat ketetapan atau surat tagihan yang memuat sanksi. Selanjutnya, catat jenis sanksi, masa atau tahun pajak, serta jumlah yang tercantum.
Kedua, periksa pokok pajak. Pastikan jumlah pokok kewajiban yang harus dilunasi telah diketahui. Apabila program mensyaratkan pelunasan pokok, siapkan rencana penyelesaiannya sesuai ketentuan.
Ketiga, siapkan dokumen pendukung. Dokumen dapat mencakup surat ketetapan atau tagihan, bukti pembayaran, surat pernyataan, dan dokumen lain yang dipersyaratkan. Namun, daftar final perlu mengikuti kategori permohonan.
Keempat, masuk ke Coretax DJP. Gunakan akun wajib pajak yang sesuai. Setelah itu, cari menu layanan administrasi untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi.
Kelima, isi permohonan secara cermat. Pastikan data wajib pajak dan informasi sanksi sesuai dokumen. Selanjutnya, unggah dokumen pendukung sesuai petunjuk sistem.
Keenam, kirim dan simpan bukti pengajuan. Setelah permohonan dikirim, simpan bukti penerimaan atau nomor permohonan jika tersedia. Dengan demikian, wajib pajak dapat menelusuri status pengajuan.
Panduan di atas merupakan gambaran umum. Tampilan menu dan ketentuan teknis dapat berubah mengikuti pembaruan sistem. Oleh karena itu, ikuti petunjuk resmi DJP ketika mengajukan permohonan. Informasi mengenai pengajuan melalui Coretax juga tersedia dalam pemberitaan DDTCNews.
Kesalahan yang Perlu Dihindari Saat Mengajukan Permohonan
Pengajuan yang kurang cermat dapat menimbulkan kendala administrasi. Karena itu, wajib pajak sebaiknya memeriksa dokumen sebelum mengirim permohonan.
Pertama, jangan menganggap semua sanksi memenuhi syarat. Ruang lingkup program bergantung pada jenis sanksi dan ketentuan pelaksanaan.
Kedua, hindari kesalahan dalam mencatat nomor surat atau tahun pajak. Perbedaan data dapat menyulitkan pencocokan dokumen.
Ketiga, jangan mengabaikan pelunasan pokok pajak jika diwajibkan. Fasilitas ini tidak otomatis menghapus kewajiban pokok.
Keempat, pastikan surat pernyataan sesuai fakta. Informasi yang tidak benar dapat menimbulkan persoalan lebih lanjut.
Kelima, jangan menunda pemeriksaan sampai mendekati batas waktu. Sebaliknya, identifikasi kewajiban sejak awal agar tersedia waktu untuk menyiapkan dokumen.
Dengan pemeriksaan tersebut, wajib pajak dapat mengurangi risiko kesalahan administratif. Selain itu, proses pengajuan akan lebih terstruktur.
Mengapa Perusahaan Perlu Mengevaluasi Kewajiban Pajaknya?
Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tertunda perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Langkah ini penting untuk mengetahui jumlah pokok pajak, sanksi administratif, dan dokumen yang masih harus diselesaikan.
Selain itu, evaluasi dapat membantu perusahaan mengidentifikasi penyebab keterlambatan. Misalnya, kendala mungkin berasal dari pencatatan transaksi, rekonsiliasi, atau proses pelaporan internal.
Selanjutnya, perusahaan dapat menyusun prioritas penyelesaian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apabila tersedia fasilitas pengurangan sanksi, perusahaan dapat memeriksa kelayakannya sebelum mengajukan permohonan.
Namun, keputusan harus berdasarkan perhitungan yang akurat. Perusahaan sebaiknya tidak mengasumsikan bahwa pengurangan akan diberikan sebelum ada keputusan sesuai prosedur.
Oleh karena itu, peninjauan dokumen dan pendampingan yang tepat dapat membantu perusahaan memahami pilihan yang tersedia. Dengan demikian, pengelolaan kewajiban pajak dapat dilakukan secara lebih terarah.
Kesimpulan
PMK 71/2026 memberikan ruang bagi Dirjen Pajak untuk melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tertentu. Ketentuan tersebut bertujuan mendukung penyelesaian kewajiban perpajakan dan mendorong perekonomian nasional.
Namun, fasilitas ini bukan pemutihan seluruh utang pajak. Pokok pajak tetap harus diselesaikan, sedangkan pengurangan atau penghapusan sanksi bergantung pada jenis sanksi, periode, dan persyaratan yang berlaku.
Melalui KEP-239/PJ/2026, pemerintah merinci pelaksanaan program dan besaran pengurangan untuk kategori tertentu. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memeriksa ketentuan secara teliti sebelum mengajukan permohonan.
Selain itu, persiapan dokumen, pemeriksaan status upaya hukum, dan kepatuhan terhadap prosedur menjadi hal penting. Dengan persiapan yang baik, wajib pajak dapat menilai kelayakan permohonan dan menyelesaikan kewajibannya secara lebih tertib.
Butuh Bantuan Mengelola Kewajiban Pajak?
Memahami aturan pengurangan atau penghapusan sanksi pajak membutuhkan ketelitian. Selain itu, setiap wajib pajak memiliki kondisi administrasi yang berbeda. Karena itu, pemeriksaan dokumen menjadi langkah penting sebelum mengambil keputusan.
Jangan menunggu hingga batas waktu semakin dekat untuk memeriksa kewajiban perpajakan. Sebaliknya, lakukan evaluasi sejak awal agar Anda dapat menentukan langkah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kunjungi Jasa Konsultan Pajak untuk mengenal layanan konsultasi pajak lebih lanjut. Dengan administrasi yang lebih tertata, Anda dapat mengambil keputusan perpajakan secara lebih terarah dan bertanggung jawab.
Disclaimer: Artikel ini disusun untuk tujuan informasi umum, bukan nasihat pajak untuk kondisi tertentu. Pastikan Anda memeriksa PMK 71/2026, KEP-239/PJ/2026, dan panduan resmi DJP terbaru sebelum mengajukan permohonan.